Beritasumut.com-Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut bertarung di Pilkada Sumut, yang bebas dari korupsi dan anti korupsi dalam bidang korupsi. Karena, Sumut sendiri merupakan daerah nomor ketiga terkorup di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz dalam Diskusi Publik 'Sumut Darurat Korupsi' berlangsung di Hotel LJ, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Minggu (03/06/2018) sore. "Berdasarkan data dari ICW 2017, Sumut sendiri menduduki nomor 3 di Indonesia daerah terbesar angka korupsinya. Setelah pertama Jawa Timur dan keuda Jawa Barat," ungkap Donal. Donal menjelaskan Sumut di tahun 2017 terdapat 40 kasus korupsi ditangani oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 286 miliar. Dengan ini, ia mengatakan menjadi catatan penting bagi warga Sumut ini untuk betul memilih pemimpin bagi Sumut sendiri. Donal mengungkapkan Sumut menjadi perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikarenakan dua mantan Gubernurnya, Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho tersandung kasus korupsi. "Momentum Pilkada 2018 ini, menjadi titik krusial bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumut, tidak jatuh memilih yang sama dan berujung kasus-kasus korupsi," ucap Donal. Disisi lain, ia mengatakan bukan Sumut saja. Tapi, Kota Medan indeks IPK dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia, Kota Medan menjadi Kota Medan menjadi Kota terkorup di antara 12 kota terbesar di Indonesia. "Kota terbaik itu, Jakarta Utara dan kota terkorup itu dinilai adalah Kota Medan dengan indeks presepsi terendah di seluruh kota besar. Jadinya, perlunya pemimpin baik. Jadinya, tidak kembali pemimpin terkorupsi berulang," kata Donal. Untuk di Sumut, ada dua Paslon yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Donal mengimbau untuk selektif memilih kedua paslon itu, untuk memimpin Sumut lima tahun ke depan. "Masyarakat Sumut sendiri bisa memilih dengan fortopolio anti korupsi. Dengan rekam jejak birokrasi pemberantas korupsi sebagai memimpin untuk menghilangi presepsi daerah korupsi dari Pilkada Sumut ini," tandasnya. Dalam diskusi juga hadiri sebagai pembicara Ansari Yamamah dari Cendikiawan Muslim Sumatera Utara, Septian Fujiansyah, dari Advokat LBH Medan dan Ketua Umum HMI Badko Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi dari akademisi Universitas Sumatera Utara, selaku pakar pidana korupsi.(BS06)