beritasumut.com- Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta. Acara pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan menteri negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024-2029, pada Rabu, 19 Februari 2025.
Dalam keputusan Presiden yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKP dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP. Pengangkatan tersebut berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 27/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selanjutnya, Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPS. Keduanya dilantik berdasarkan Keppres RI Nomor 28/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut mengangkat Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keppres RI Nomor 29/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
Presiden Prabowo pun mengambil sumpah jabatan para kepala dan wakil kepala badan yang dilantik.
"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Usai pengambilan sumpah jabatan, para Kepala Badan kemudian menandatangani berita acara pelantikan. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.
Dalam keterangan usai pelantikan, Kepala BPS mengatakan bahwa melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, BPS memiliki tugas untuk mengawal finalisasi dan pemutakhiran dari data tunggal tersebut. Menurut Amalia, BPS akan turut berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk pemutakhiran data tersebut.
"Kementerian, lembaga yang masuk di dalam Inpres itu tentunya banyak. Dan BPS akan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut," ucap Amalia.
Sementara itu, Kepala BSSN memastikan bahwa BSSN akan turut mengawal kerahasiaan dan ketersediaan data pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang memanfaatkan digitalisasi. Dengan adanya data tunggal ini, Nugroho berharap pemanfaatan data dapat digunakan secara tepat untuk penyelenggaraan pembangunan nasional.