beritasumut.com - Walikota Medan, Bobby Nasution mengingatkan masyarakat tetap menjaga kondusivitas dalam menunaikan hak politik pada pemilu 2024 ini. Orang nomor satu di pemko itu mengharapkan, siapa pun yang terpilih pesta demokrasi 14 Februari nanti, Medan tetap adem dan tidak ada perpecahan. Harapan ini disampaikannya di hadapan ribuan anggota majelis taklim yang mengikuti pengajian akbar Medan Barat dan Medan Helvetia, Rabu (31/01/2024) di Griya Ben. “Dua minggu lagi kita memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR RI, DPRD Sumut, dan DPRD Medan. Saya minta tetap kita jaga kondusivitas, kita harus bisa pastikan, siapa pun yang terpilih nanti Medan tetap adem, tidak ada perpecahan,” ungkapnya. Dalam pengajian yang turut dihadiri segenap pimpinan perangkat daerah, Camat Medan Barat T. Roby Chairi, Camat Medan Helvetia Putera Ramadan Situmeang, serta para lurah tersebut, Bobby Nasution mengingatkan warga agar tidak menjelekkan calon yang bukan pilihannya. “Silakan puji capres pilihan kita, jangan menjelek-jelekkan capres lain. Saya minta jangan gara-gara pilpres kita bermusuhan, kita tak saling teguran,” ucapnya. Selain mengingatkan agar datang ke TPS pada 14 Februari nanti untuk menggunakan hak politik, dia berpesan agar warga memilih pemimpin dengan rasional, tidak terbuai pada janji-janji yang hanya enak didengar tapi sulit diwujudkan. Sebagaimana biasa, Bobby Nasution juga membuka sesi dialog. Dia mendengar dan menjawab pertanyaan maupun memberikan solusi atas keluhan kaum ibu tersebut. Soal anak putus sekolah, Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan memang telah berkomitmen mencegah anak putus sekolah akibat ketiadaan biaya. “Kita punya program anak yang putus dari sekolah swasta akibat ketiadaan biaya ditampung sekolah negeri,” ungkapnya seraya meminta camat maupun lurah turut memperhatikan soal ini. Terkait Program Keluarga Harapan (PKH), wali kota mengatakan ini program pemerintah pusat. Penerima bantuan warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di Medan, sebutnya, sebanyak 200 ribu lebih warga masuk DTKS. Namun, ungkapnya, kuota penerima bantuan PKH yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Medan sebanyak 65 ribu. Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan kebijakan rotasi penerima bantuan. [br] “Misalnya, di suatu kelurahan ada 100 warga yang masuk DTKS, namun kuota penerima PKH hanya 30. Maka, 30 orang yang tahun lalu telah menerima akan digantikan oleh yang belum menerima, begitu pula di tahun berikutnya,” terang Bobby Nasution. Kebijakan ini, sebutnya, telah dilakukan di Kelurahan Sicanang, Belawan. Dia mengharapkan, para ibu di Medan Barat dan Helvetia yang masuk DTKS juga setuju kebijakan rotasi ini.Pengajian akbar ini diisi ceramah Ustadz H Damri Tambunan yang mengetengahkan soal hidup yang berkah dan pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan. Kegiatan ini juga ditandai dengan pemberian bantuan kepada anak yatim piatu dan kelompok masyarakat.(BS07)