beritasumut.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mencanangkan reformasi birokrasi (RB) tematik, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (05/12/2022). Pada kesempatan itu Wapres juga sekaligus meresmikan 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terdapat di berbagai wilayah di tanah air.Dalam sambutannya, Wapres menekankan bahwa RB bukanlah sebuah rutinitas, apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem RB yang semakin responsif lagi ke depan.“Perubahan di antaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik,†ujar Wapres.Wapres menambahkan, transformasi organisasi birokrasi selanjutnya harus diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.“Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel,†ujarnya.Wapres juga menyampaikan, sudah saatnya meninggalkan pola kerja lama yang hierarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi.“Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat,†ujarnya.Dalam forum yang bertajuk “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia†ini, Wapres menyampaikan bahwa saat ini RB Indonesia telah memasuki tahap ketiga Roadmap RB Nasional Periode 2021-2024. Wapres pun menekankan, perlunya konsistensi dalam penerapan RB agar seluruh target yang dimiliki dapat tercapai.“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju birokrasi kelas dunia. Namun, untuk mencapai cita-cita ini, masih ada tantangan nyata di hadapan kita,†terangnya.Wapres pun mencontohkan bahwa komunitas internasional memiliki berbagai indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia. Di tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi ke-44, turun dari peringkat ke-37 di tahun sebelumnya.“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Artinya, banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikannya,†pungkasnya.[br] Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, melaporkan bahwa sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), program-program RB saat ini harus berdampak langsung pada masyarakat dan bukan sekadar administrasi semata.“Bapak Presiden ingin reformasi birokrasi ini berdampak, salah satunya dengan MPP,†ujarnya.Menindaklanjuti hal tersebut, kata Anas, Kementerian PANRB mengambil langkah strategis RB tematik yang diharapkan bisa terinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan sehingga menghasilkan gerak serentak dalam pemecahan isu strategis Indonesia. RB tematik berfokus pada empat hal yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual presiden.[br] Berikut 26 MPP yang diresmikan:1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat2. Kabupaten Kutai Kertanegara3. Kabupaten Banjar4. Kabupaten Bulungan5. Kabupaten Sumenep6. Kabupaten Lumajang7. Kabupaten Nganjuk8. Kabupaten Cilacap9. Kabupaten Brebes10. Kabupaten Rembang11. Kabupaten Grobogan12. Kabupaten Boyolali13. Kabupaten Klaten14. Kabupaten Gunung Kidul15. Kabupaten Kudus16. Kota Semarang17. Kota Metro18. Kota Manado19. Kota Kendari20. Kota Tarakan21. Kota Balikpapan22. Kota Bontang23. Kota Malang24. Kota Batu25. Kota Serang26. Kota Cilegon(rel)