Beritasumut.com-Dalam rangka penerapan e-goverment (Pemerintahan Berbasis Elektronik), Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengadakan Sosialisasi Sistem Informasi Agenda Kabupaten Dairi (Siakbda) di Balai Budaya Sidikalang. Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Jonny Hutasoit saat mengatakan aplikasi Siakbda adalah sebuah karya yang baik yang menjadi perwujudan e-goverment. Pemerintahan yang baik dan bersih menurutnya sudah harus menggunakan dan memanfaatkan aplikasi melalui IT.“Aplikasi ini pada saatnya nanti akan menjadi patron tahapan kegiatan bagi seluruh OPD, rangkaian kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Daerah itu sinkron sehingga tidak ada tumpang tindih. Saya apresiasi atas terwujudnya aplikasi ini. Namun tanpa adanya kemauan dan tekad yang kuat untuk menjalankannya, maka aplikasi itu tidak akan berfungsi,†ujarnya dilansir dari laman dairi, Minggu (20/02/2022).
Baca Juga : Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda : Kejahatan di Jalanan Akan Kita Sikat Habis
Pemkab Dairi saat ini diutarakan Jonny adalah daerah yang sangat sering dikunjungi baik itu dari Kementerian maupun dari daerah yang lain, bahkan yang terbaru kunjungan dari Presiden Jokowi. Jonny menyampaikan apilkasi ini diharapkan sudah mempertimbangkan bagaimana kemauan dan kesiapan para personil di setiap instansi untuk membantu pengorganisasian, pendokumentasian serta pengoptimalan penjadwalan kegiatan kepala daerah dengan tepat waktu.Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Aryanto Tinambunan yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur Sistem Komunikasi Informasi Desi Sianturi dalam kegiatan tersebut mengatakan setiap organisasi dituntut untuk mampu melakukan koordinasi, baik itu secara horizontal maupun vertikal.Siakabda kata Desi Sianturi adalah aplikasi yang dapat membantu proses pengelolaan agenda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang dirancang khusus untuk dapat digunakan dengan mudah.“Mari kita manfaatkan aplikasi ini, tujuan kita yang mendasar yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersifat transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif,†pungkasnya.(BS09)