Beritasumut.com-Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan terjebak dalam kepentingan pihak tertentu ketika memilih pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, Presiden Jokowi tidak terpengaruh kelompok manapun meski sudah banyak pihak yang melakukan manuver di tengah hangatnya pembahasan calon Panglima TNI mendatang."PMPHI sangat meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan ragu memutuskan calon Panglima TNI. Tidak ada tergantung pada giliran dari setiap angkatan. Pilihan Presiden adalah yang terbaik," ujar Gandi Parapat, Minggu (10/10/2021).
Baca Juga : Olahraga dan Jalin Silaturahmi, GJS Gowes Bersama Karyawan PD Pasar Medan
Gandi Parapat meyakini, banyak hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Presiden Jokowi dalam memilih pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Keputusan Kepala Negara bukan karena kepentingan politis dari partai manapun."Tentunya Presiden Jokowi memutuskan untuk memilih Panglima TNI yang bisa membawa kemajuan TNI. Bisa menjaga dan memperkuat pertahanan bangsa, termasuk meningkatkan harmonisasi dengan Polri maupun masyarakat," jelasnya.Gandi menilai, kinerja Marsekal Hadi Tjahjanto selama menjabat sebagai Panglima TNI sudah sangat baik. Oleh karena itu, Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto harus lebih baik, bisa membawa banyak perubahan bagi TNI untuk di masa mendatang."PMPHI menilai Presiden Jokowi tidak mau terjebak kepentingan politis. Dalam membuat keputusan, Presiden Jokowi juga dipastikan tidak terfokus pada giliran dari setiap angkatan. Selama ini, Jokowi selalu memilih yang terbaik, bukan menggilir," ungkap Gandi Parapat.Menurut Gandi, TNI tetap solid meski pilihan Presiden Jokowi tidak berdasarkan angkatan. Baik itu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) maupun dari Angkatan Udara (AU). Ketiga angkatan ini tentunya memiliki pemimpin terbaik dan sangat berpengalaman."Banyak pihak yang seakan menjadikan pergantian Panglima TNI ini seperti kontestasi. Ada terbentuk kelompok dukung mendukung. Ini semua dilakukan karena kepentingan semata. Presiden akan menghentikan manuver itu," pungkas Gandi.(BS04)