Beritasumut.com - Menanggapi tingginya peran strategis yang terdapat di Laut Indonesia dan terdapat banyak hak lintas bagi kapal yang berlayar, Direktorat Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perumusan Strategi Keamanan Laut. Tujuan utamanya untuk membahas peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas kapal, khususnya kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia. Kegiatan berlangsung di Jakarta Utara, Rabu (22/09/2021).
Pada kesempatan ini, Deputi Kebijakan dan Strategi Laksda Bakamla Tatit E Witjaksono SE MTr(Han), membacakan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia SSos MM yang sekaligus membuka Rakernis Perumusan Strategi Keamanan Laut.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Laksda Tatit mengatakan bahwa dikarenakan faktor geografis Indonesia yang strategis, tidak heran jika lalu lintas kapal asing terbilang cukup tinggi. Selain itu, adanya selat internasional di dalam wilayah laut Indonesia turut menjadi faktor yang membuat Indonesia menjadi strategis bagi pelayaran lintas negara.
Baca Juga : Bakamla RI Jelaskan Situasi Laut Natuna Utara Saat Ini
Hak lintas kapal asing ini tidak serta merta dapat dihilangkan karena sudah diatur dalam UNCLOS 1982. “Dengan demikian, peningkatan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran pelaksanaan hak lintas kapal asing adalah sebuah keniscayaan,†ucap Laksda Tatit.
Kegiatan yang berlangsung sejak kemarin ini, mengangkat tema “Strategi Peningkatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Hak Lintas Kapal Asingâ€. Turut menghadirkan narasumber yang ahli di bidang Hukum Laut. Seperti Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Aristyo Rizka Darmawan SH LLM, Asdep Kemenkopolhukam Brigjen TNI Suteikno Suleman, dan Tenaga Ahli Madya dari Kantor Staf Presiden Yusuf Hakim Gumilang SIP MSi.
“Rakernis ini merupakan bentuk usaha Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan laut. Tidak hanya terdapat potensi terjadinya pelanggaran, insiden yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran juga cukup tinggi. Hal ini memerlukan kerja sama berbagai (K/L) yang berwenang dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia,†jelas Direktur Strategi Kamla, Laksma Bakamla Joko Sutrisno MSi(Han) selaku ketua penyelenggara. Kegiatan dihadiri puluhan peserta dari perwakilan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait baik secara fisik maupun daring. (Rel)