Sekda Kota Medan: Keberhasilan Pelayanan Publik Diukur dari Kepuasan Masyarakat

- Kamis, 22 April 2021 20:30 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/berita/dir042021/_1345_Sekda-Kota-Medan--Keberhasilan-Pelayanan-Publik-Diukur-dari-Kepuasan-Masyarakat.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
BERITASUMUT.COM/IST

Beritasumut.com-Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM membuka Sosialisasi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Kamis (22/04/2021). Diharapkan kegiatan ini dapat memacu seluruh pimpinan OPD dan Camat di lingkungan Pemko Medan meningkatkan pelayanan publik yang baik dan memuaskan masyarakat.Sekda menegaskan, keberhasilan dalam penerapan pelayanan publik ini dapat diukur dari kepuasaan masyarakat. “Betulkah masyarakat merasakan sudah dilayani dengan baik? Harus dapat diupayakan agar setiap masyarakat yang berurusan merasa puas,” ungkap Sekda Kota Medan dalam kegiatan yang menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Edward Silaban itu.

Baca Juga : Nonaktifkan Data Ganda, Kemensos Perkenalkan New DTKS Standar pelayanan publik, lanjut Sekda, telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini juga diatur soal sarana dan prasarana pelayanan publik. Pimpinan OPD dan para camat tinggal mengikuti dan melaksanakannya.

Sekda Kota Medan juga menyampaikan, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan memuaskan ini, Wali Kota Medan juga telah mengeluarkan surat edaran kepada OPD. Surat itu meminta agar OPD menyediakan anggaran untuk memenuhi standar pelayanan publik pada Perubahan APBD 2021 atau APBD 2021. [br] Sekda meminta agar para pimpinan OPD dan camat mengikuti sosialisasi ini dengan serius. “Kita dengar, cermati, catat, untuk mengetahui apa yang sudah dan belum kita lakukan di OPD kita masing-masing agar kita bisa masuk ke Zona Hijau,” pesan Sekda Kota Medan pada kegiatan yang digelar Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kota Medan ini.Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Edward Silaban dalam paparannya bertajuk 'Penilaian Standar Pelayanan Publik' menjelaskan tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Kewajiban ini telah diatur dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2009, yakni menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan.

Kemudian, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggara pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.Edward juga mengatakan bahwa masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan.

[br] Selain itu, masyarakat juga berhak memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan.Berkaitan dengan penilaian kepatuhan, Edward mengatakan, hal ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di samping itu juga bertujuan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Edward juga memaparkan berbagai indikator penilaian standar pelayanan publik. Indikator itu antara lain persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, produk pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, maklumat pelayanan, ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, ketersediaan informasi prosedur penyampaian pengaduan, ketersediaan sarana, dan pengukuran kepuasan pelanggan.(BS09)


Tag:

Berita Terkait

Politik & Pemerintahan

Gubernur Bobby Pastikan Penanganan Banjir di Jalan Letda Sujono Dimulai 2027

Politik & Pemerintahan

Tanpa PBG, Pembangunan Dua Perumahan Elite di Medan Tembung dan Medan Perjuangan Diduga Melanggar Aturan

Politik & Pemerintahan

AI Bisa Membuat Gambar, Namun Hanya Manusia yang Bisa Menciptakan Makna

Politik & Pemerintahan

Siap Jadi Motor Penggerak Investasi, Arman Chandra: Dukungan dan Kemudahan Yang Diberikan Pemko Medan Adalah Amunisi Utama Kami

Politik & Pemerintahan

Perjuangan Pengacara Kondang Berbuah Hasil, Pemko Medan Rubuhkan Tembok PT SBP

Politik & Pemerintahan

KADIN Medan Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Dukung 5 Pilar Iklim Investasi Pemko Medan