Beritasumut.com-Tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law cipta lapangan kerja, membuat banyak tenaga kerja mencurigai peraturan tersebut merugikan. "Secara jujur Omnibus law ini sebenarnya untuk kepentingan bangsa karena ada target perekonomian. Tapi prosesnya itu khususnya di RUU Cipta Kerja tidak melibatkan pimpinan serikat pekerja sehingga timbul gejolak-gejolak untuk menolak," ujar Ketua DPD KSPSI Sumut CP Nainggolan, dalam Dialog Hukum Omnibus Law 2020, Senin (17/02/2020) yang dihadiri beberapa serikat pekerja, Dinas Tenaga Kerja Sumut dan Apindo. Menurutnya, aksi penolakan itu juga melihat hal-hal negatif yakni indikasi penghilangan Upah Minimum Propinsi (UMP), penghapusan pidana tentang UU Tenaga Kerja dan juga ada peluang besar diberikan kepada tenaga kerja asing masuk di Indonesia. "Maka itu kita gelar dialog ini, karena kita belum pasti sumber yang jelas referensi Omnibus Law, untuk membuat kesepakatan serta disampaikan ke pemerintah pusat agar disikapi. Bila pemerintah tidak menyikapi dengan benar dan merugikan pekerja, maka kami akan siap melakukan aksi menuntut keadilan," tegasnya. Menurutnya, bagi pekerja keadilan itu tidak hanya untuk tenaga kerja tapi juga pengusaha. Karena selama ini dalam segala persoalan terkait perselisihan, tingkat butuh selalu dikalahkan di pengadilan. "Selama ini berganti-ganti peraturan tapi sekarang banyak peraturan lebih jelek dibandingkan peraturan Orde Baru," ungkapnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar, mengatakan, RUU Omnibus Law itu telah disusun lebih dari 128 halaman dan tentang tenaga kerja ada di bab IV. "Menyimapi dinamika perubahan sekarang ini, omnibus law tetap melindungi tenaga kerja. Jadi kalau nanti RUU ini nanti disahkan meski tidak memuaskan semua pihak berharap kebesaran hati kita karena dibuat bagainana lapangan pemerjaan lebih banyak diperoleh tanpa mengabaikan perlindungan bagi para pekerja," katanya. Dijelaskannya, untuk tenaga kerja asing (TKA) dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak ada perubahan signifikan dan tidak ada membuka kran TKA mudah masuk ke Indonesia tapi khusus yang punya kemampuan. "TKA ini dikawal oleh hukum tenaga kerja dunia. Apalagi tenaga kerja kita yang di luar lebih banyak dibandingkan TKA datang ke Indonesia khususnya Sumut. Kalau TKA sekitar 200 orang sedanhkan TKI ke luar negeri ada 40 ribuan orang," tuturnya. (BS03)