Beritasumut.com-Pengawasan politik uang pada kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada), tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata.Melainkan tugas bersama para penegak hukum dan dibantu oleh seluruh elemen masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Pusat Abhan di depan para peserta Seminar Nasional bertajuk 'Evaluasi Sistem Pemilu Serentak 2019' yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Politik FISIP USU. Seminar dibuka oleh Dekan FISIP USU Dr Muryanto Amin MSi, mewakili Rektor USU dan menghadirkan empat pembicara utama yakni Dekan FISIP USU, Ketua KPU RI Arief Budiman SS SIP MBA, Ketua Bawaslu RI Abhan SH MH, Akademisi Dr Tonny Pangihutan Situmorang MSi dan Dekan FISIP USU. Abhan mengungkapkan, Bawaslu tetap mendukung Pilkada yang jujur, adil, bersih, dan melarang terjadinya permainan politik uang. Perbuatan politik uang dalam Pilkada, merupakan pelanggaran Undang-Undang pada Pemilu yang harus segera dihentikan."Dalam Pemilu 2019 telah terjadi peningkatan partai politik (Parpol) yakni mencapai 16 parpol. Di mana pada Pemilu 2014 hanya diikuti oleh 12 parpol," ujar Abhan dilansir dari laman usu.ac.id, Minggu (27/10/2019). Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, kecepatan informasi dan teknologi sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada yang akan digelar secara serentak pada tahun 2020."Pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses antara lain karena didukung oleh peran informasi dan teknologi (IT) yang berkembang sangat pesat saat ini," kata Budiman. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu tersebut, harus didukung oleh IT, sehingga dalam penghitungan rekapitulasi suara dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tidak memakan waktu terlalu lama. Apalagi, jumlah TPS pada Pemilu 2019 semakin bertambah banyak hingga mencapai 813 ribu, bila dibandingkan pada Pemilu 2014 hanya 500 ribu.“Jika peranan teknologi informasi tidak digunakan dalam kegiatan Pemilu, maka tidak akan memiliki makna apa-apa. Teknologi bertujuan untuk efisiensi, kecepatan, transparansi, dan memudahkan penyelenggaraan Pemilu," ujarnya. Budiman juga menyebutkan bahwa pada Pemilu 2019, juga ada penambahan daerah baru, yakni Provinsi Kalimantan Utara, di mana dalam Pemilu 2014 provinsi tersebut belum belum terbentuk.(BS09)