Beritasumut.com-Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat Tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Langkat Tahun 2014-2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, akhir pekan kemarin.Laporan ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan buku LKPJ tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Langkat Tahun 2014-2019, dari Bupati Langkat kepada pimpinan DPRD Langkat Surialam SE. Bupati Langkat pada laporannya, menerangkan bahwa implementasi kebijakan yang dilaksanakan kurang lebih 5 tahun, secara konkrit hasilnya adalah, pertama kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 dianggarkan Rp 2.264.130.572.078,00 terealisasi sebesar Rp 1.770.179.353.667,45. Sedangkan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 1.682.148.382.104,21, untuk realisasi tahun 2015 sebesar Rp 2.020.688.705.016,79, dan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 2.215.047.135.449,93 sedangkan untuk realisasi tahun 2017 sebesar Rp 2.311.283.153.445,09. “Sementara untuk LKPJ tahun 2019 secara keseluruhan, nantinya akan disampaikan oleh Bupati Langkat terpilih priode 2019-2024,” ujar Bupati dilansir dari laman langkatkab.go.id, Minggu (27/01/2019). Ngogesa melanjutkan, untuk kebijakan belanja yang ditempuh selama ini telah mampu meningkatkan anggaran belanja daerah, yaitu pada tahun 2018 belanja daerah kabupaten Langkat ditargetkan sebesar Rp 2.391.115.544.062,92 dan teralisasikan sebesar Rp 2.169.651.651.451.765,00, sedangkan untuk realisasi belanja tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.605.301.211.464, 57, untuk realisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.934.943.782.402,10, dan realisasi tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.287.199.857.314,68, kemudian untuk realisasi tahun 2017 sebesar Rp 2.320.218.854.855,16. “Perlu dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun 2018 masih sangat kecil , hal ini karena belum semua laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah dari SKPD masuk dan termapping dalam aplikasi SIMDA keuangan,” jelasnya. Sedangkan untuk nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Langkat, kata Bupati, selalu meningkat dari tahun ke tahun. pada tahun 2013 nilai IPM Langkat sebesar 67,17 persen, tahun 2017 nilai IPM Langkat menjadi sebesar 69,82 persen.Usia harapan hidup penduduk Langkat juga mengalami kenaikan dari 67,23 pada tahun 2013 menjadi 67,94 pada tahun 2017. Untuk pengentasan kemiskinan mengalami penurunan yaitu 115.790 jiwa pada 2016 menjadi 114.410 jiwa pada 2017. Sedangkan untuk proporsi tingkat penganguran terbuka pada 2017, menglami penurunan yang cukup tinggi dibandingkan pada 2013. Yaitu pada tahun 2013 sebesar 7,10 persen menjadi sebasar 3,57 persen pada tahun 2017.“Hal ini menunjukan angkatan kerja Langkat banyak yang sudah terserap pada pasar kerja,” imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketua DRPD Langkat Sapta Bangun SE meminta kepada anggota DPRD yang duduk dalam panitia khusus pembahasan LKPJ Bupati Langkat Tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Langkat Tahun 2014-2019 dapat segera menggelar lapat guna memilih pimpinannya.“Hal ini Agar LKPJ tersebut, segera dapat dibahas, sebagai dasar untuk terbitnya keputusan DPRD yang berisi rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah, guna perbaikan penyelangaraan pmerintah daerah, di masa yang akan datang,” harapnya.(BS09)