Indonesia Diminta Berperan Lebih Strategis Hentikan Diskriminasi Terhadap Uighur

Herman - Jumat, 14 Desember 2018 09:01 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/berita/dir122018/4401_Indonesia-Diminta-Berperan-Lebih-Strategis-Hentikan-Diskriminasi-Terhadap-Uighur.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Diberitakan sekitar 1 juta suku Uighur yang merupakan warga Xinjiang, Tiongkok yang beragama Islam, mendapat perlakuan diskriminatif dan persekusif. Mereka dilarang menjalankan perintah agama seperti soal makan babi, mengenakan hijab, dan lainnya. Bagi mereka yang melanggar ditempatkan di sebuah kamp khusus, yang menurut pengakuan salah seorang warga Uighur, lebih tepat disebut sebagai penjara.

 

"Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan kesatuan wilayah Tiongkok sebagai negara. Tetapi kita juga mengharapkan keyakinan dan budaya warga muslim yang merupakan hak asasi dasar dihormati dan dijamin pelaksanaannya secara penuh di sana. Untuk itu, sebagai negeri Muslim terbesar yang memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Tiongkok, kita harapkan Indonesia dapat berperan lebih strategis menyetop diskriminasi, intimidasi dan persekusi yang dialami oleh warga Uighur. Hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama merupakan hak asasi manusia. Tidak boleh ada pelanggaran HAM di manapun, termasuk di Tiongkok. Tindakan ini jelas bertentangan dengan salah satu falsafah Konfusianisme, yaitu 'REN' yang mengajarkan untuk saling hormat terhadap sesama," ujar Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (13/12/2018).

 

Sekretaris Fraksi PKS sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN DPP PKS) ini menambahkan bahwa seharusnya dalih pemberantasan ekstremisme tidak boleh dilakukan untuk melarang warga Uighur menjalankan ajaran agamanya. Diskriminasi tetap diskriminasi, dan tidak boleh terjadi. Ekstremisme itu soal lain. Penempatan warga Uighur di kamp khusus jadi mengingatkan kita terhadap Holocaust. Untuk mencegah hal ini ke arah sana, dan kita sama sekali tidak berharap, maka perlakuan kamp khusus ini harus dihentikan. Kebebasan beragama dan hak tanpa diskriminasi ini dijamin oleh Deklarasi HAM PBB.

 

"Karena itu, kami mendesak pemerintah RI untuk meningkatkan diplomasi kepada Pemerintah RRC terkait yang dialami warga Uighur ini. Juga menghimpun dukungan dari negara-negara lain khususnya negeri Muslim. Ini saatnya-negeri muslim yang lain di dunia bersatu untuk menolong dan menyelamatkan saudara-saudara sesama Muslim yang merupakan warga minoritas di negaranya masing-masing, baik Uighur, Rohingya, Palestina," ujar wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini.(rel)


Tag:

Berita Terkait

Politik & Pemerintahan

KOI Nyatakan Keberatan ke BWF atas Diskriminasi yang Diterima Tim Indonesia

Politik & Pemerintahan

Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Mengutuk Prilaku Pemerintah RRT Terhadap Muslim Uighur

Politik & Pemerintahan

Musyawarah, Energi Positif untuk Selesaikan Perbedaan

Politik & Pemerintahan

Heboh Persekusi, Ini Pengertian Persekusi Menurut Pejabat Polda Sumut

Politik & Pemerintahan

Aliansi Sumut Bersatu: Jadikan Medan Kota Inklusi Sosial

Politik & Pemerintahan

Kutuk Penindasan Muslim Uighur, Konjen Tiongkok di Medan Didemo