Beritasumut.com-Usai rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KUA PPAS R-APBD 2019 yang cukup alot, penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprovsu dan DPRDSU terhadap KUA PPAS R-APBD, akhirnya dilaksanakan melalui paripurna, Rabu (7/11/2018). Paripurna tersebut baru dimulai pukul 17.30 WIB usai rapat pembahasan dan hanya diikuti belasan anggota DPRDSU dipimpin Ketua DPRDSU, Wagirin Arman dan Aduhot Simamora dan dihadiri Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. "Berdasarkan konsep nota kesepakatan Pendapatan Pemprovsu Rp15,2 triliun lebih dan belanja Rp15,4 triliun," ujar Juru bicara Banggar, Zeira Salim Ritonga membacakan konsep nota kesepakatan Pendapatan KUA PPAS RAPBD 2019. Sementara itu Gubenur Sumut, Edy Rahmayadi saat dijumpai usai penandatanganan mengatakan dalam R-APBD 2019 ini, pihaknya fokus mengejar sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Saat ini pertumbuhan ekonomi kita dari 5,12 persen ditargetkan menjadi 6 persen. Hal itu dikejar salah satunya untuk memenuhi tuntutan buruh terkait UMP," ujar Edy. Sekda Provsu Sabrina membenarkan BKP tidak diakomodasi dalam R-APBD 2019. Pihaknua fokus untuk menjalankan program prioritas Pemprovsu serta membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH)."Terkait ada pembahasan yang cukup alot, itu biasa dalam lembaga politik. Mungkin ada yang belum sepaham antara kita dengan mereka," jawabnya singkat. Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan pihaknya mengharapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi akan lebih baik dari sebelumnya. Serta dapat mewujudkan Sumut yang bermartabat. Karena melalui anggaran tersebut, bermuara pada kepentingan masyarakat dan pembangunan di daerah ini."Ini harus dikawal, karena memang tugas kita mengawal kebijakan dan langkah-langkah kerja Pemerintah. Kita kawal ketat Pak Edy Rahmayadi-Musa," ujar Wagirin usai paripurna. Sementara terkait adanya langkah walk out (WO) Fraksi PDI P dari paripurna, Wagirin mengatakan bahwa hal itu adalah lumrah dalam lembaga politik. Karena anggota dewan dari berbagai partai politik, tentu perbedaan pendapat adahal hal biasa. Sehingga jika ada instruksi dari anggota, maka dirinya menyebut itu bagian dari proses persidangan."Lumrah ini, dan harus dihormati. Sedangkan soal tatib (yang dilanggar), kita mengutamakan kepentingan yang lebih besar, masyarakat Sumut," pungkasnya.(BS03)