Beritasumut.com-Politisi Partai Demokrat, Amiruddin tidak terima dengan keputusan Pimpinan DPRD Medan yang menghambat proses pergantian antar waktu (PAW) dirinya.
Menurutnya, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mahkamah Agung, bahwa proses PAW merupakan hak mutlak dari Mahkamah Partai. Sehingga proses gugatan lain tidak akan menghambat proses PAW. Sebab, keputusan Mahkamah Partai telah memiliki kekuatan hukum tetap.
"DPC Demoktat mengeluarkan surat PAW Parlaungan kepada saya itu sudah 3 bulan, ada apa. Makanya atas nama pribadi saya akan laporkan pimpinan dewan khususnya Ketua DPRD Medan, Henry Jhon ke Badan Kehormatan Dewan (BKD)," ujar Amiruddin kepada wartawan, di Medan, Minggu (01/07/2018).
Mantan Ketua DPRD Medan periode 2009-2014 itu mengaku sudah mencoba berkomunikasi langsung kepada Henry Jhon dan pimpinan dewan lainnya. "Mereka tidak bilang apa-apa, hanya bilang nantilah, ini ada apa," tanya dia.
Amiruddin juga akan menempuh upaya lain yakni melaporkan perkembangan kasus ini ke DPP Partai Demokrat dan DPP PDIP atau sikap Henry Jhon. "Sikap dia (Henry Jhon) sudah memalukan partai," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Medan, Burhanudin Sitepu juga nampaknya buang badan meski PAW dari Parlaungan ke Amiruddin tidak terealisasi. "Sedang diproses," ujar pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini.
Disinggung mengenai terhambat proses PAW Parlaungan kepada Amiruddin, Burhanudin membantahnya. "Itukan hanya asumsi," ucapnya mengakhiri perbincangan.
Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung menyebut proses PAW Parlaungan Simangunsong ke Amiruddin tidak dilakukan karena ada gugatan baru yang diajukan oleh Parlaungan. Menurutnya, selagi masih ada upaya hukum, maka kasus itu belum bisa dikatakan inchrah atau berkekuatan hukum.(BS07)