Beritasumut.com–Dalam kegiatan penandatanganan keputusan bersama antara Polda Sumut dengan BPN Sumut, Kakanwil BPN Sumut menyampaikan bahwa wilayah Sumatera Utara terbentang seluas 72.981 km dengan wilayah hutan sebesar 37.421 km persegi dan luas perkebunan seluas 21.417 km persegi. Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw, menyampaikan bahwa Presiden RI melalui Nawacita Presiden, telah menggulir program dalam reformasi agraria, pemberantasan mafia tanah dan juga pungli terkait pengurusan sertifikat tanah yang dalam implementasinya telah berulang kali menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Beberapa permasalahan pertanahan menjadi atensi bagi kita bersama diantaranya permasalahan HGU PTPN 2 yang telah lama habis masa berlakunya. “Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan hutan liar, pencegahan timbulnya sengketa pertanahan dan pemberantasan mafia tanah dalam upaya penegakan hukum”, ujar Kapolda Sumut, dilansir dari Tribratanews.sumut.polri.go.id, Sabtu (07/04/2018). Dijelaskan Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw, bahwa telah diserahkan sertifikat tanah milik Polri, yakni milik Polres Asahan, Polres Simalungun, Polres Tobasa, Polres Madina, serta Polres Dairi. Kapolda Sumut berharap kepada tim terpadu Polda Sumut dan Kanwil BPN Prov Sumut dapat bekerja dengan solid dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat mengatasi segala permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. sekedar informasi, Presiden RI Joko Widodo telah mengidentifikasi masalah mafia tanah sehingga kemudian memerintahkan untuk segera mendaftarkan setiap bidang tanah dan sekaligus mensertifikatkan atas nama setiap orang yang mempunyai hak untuk meminimalkan potensi tumbuhnya praktek-praktek mafia tanah. Dalam setiap kunjungan, Presiden RI selalu menyampaikan keinginan agar semua bidang tanah bersertifikat pada tahun 2025 agar pertumbuhan ekonomi keluarga Indonesia dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Beliau turut mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Sumut dan segenap jajaram atas dukungan yang telah membuat mereka berani menjawab tegas perintah pimpinan untuk kembali mendaftar secara sistematik seluruh bidang-bidang tanah di seluruh Sumatera Utara. (BS04)