Beritasumut.com-Wacana mengembalikan pemilihan kepala Daerah (KDh) kepada DPR/DPRD sempat digulirkan kembali. Bahkan Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo menyebut model demokrasi dengan pemilihan langsung menjadi salah satu penyebab maraknya praktik korupsi yang berujung pada penangkapan KDh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik dan Pemerintahan Dr Warjio menjelaskan kalau persoalan utama banyaknya KDh yang bermasalah hukum karena persoalan mentalitas baik Kdh-nya maupun mentalitas partai politik itu sendiri. Karena sudah menjadi rahasia umum untuk mendapatkan perahu maju sebagai calon KDh didapat bukan cara gratis. "Ini bukan semata persoalan siapa yang melantik atau bagaimana pelaksanaan Pilkada. Tapi ada di mentalitas partai politik. Karena ujung tombak dari penerimaan KDh itu ada dipartai politik maupun gabungan Partai Politik. Kunci masuknya disitu. Artinya adanya biaya-biaya yang cukup besar yang dikeluarkan calon, maka ketika terpilih akan ada tuntutan bagaimana kemudian mengembalikannya. Salah satu cara termudah adalah dengan menggerogoti APBD atau lewat cara-cara yang melanggar aturan dan etika lainnya," ujar Warjio kepada wartawan, Selasa (27/02/2018). Kondisi yang ada saat ini, lanjut Warjio, rekrutmen partai politik dalam mengusung calon kepala Daerah bukan merupakan pintu masuk bagi para kader-kadernya. Justru Partai Politik menjadi kuda tunggang bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan maupun pendanaan untuk masuk ke dalam partai politik dan menjadi calon KDh. "Karena memang ada pikiran seperti ini, ngapain kader sendiri lebih baik orang lain karena bisa mendapatkan uang. Mentalitas seperti ini tentu harus dihilangkan. Dan saya pikir Presiden Jokowi juga harus berbicara untuk memenuhi janji kampanyenya dulu terkait revolusi mental termasuk terhadap partai politik. Karena kita ketahui juga kalau menteri-menterinya dari partai politik. Kalau tidak, ya kita masih dalam kubangan lumpur yang sama dan terjebak polarisasi persoalan yang sama pula," imbuhnya lagi. Meskipun bukan hal yang mudah, lanjut Warjio dirinya berharap revolusi mental tidak hanya slogan yang digaungkan namun juga direalisasikan. Termasuk juga mentalitas partai politik. Karena jika tidak akan tetap menjadi bumerang bagi siapapun yang menjadi Kepala Daerah. Sejalan dengan revolusi mental lanjut Warjio perlu adanya upaya lain termasuk juga memangkas cost politic yang tinggi yang juga dialami calon KDh. Sebenarnya lanjut Warjio, upaya-upaya mengurangi cost politik telah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan Pilkada seperti halnya Kampanye di organisir oleh KPU. Hanya saja menurut Warjio konsentrasi anggaran untuk setiap pelaksanaan Pilkada langsung yang dikeluarkan Pemerintah masih cukup besar. Seperti halnya untuk Pilkada serentak pemilihan KDh Provinsi Sumut dan delapan Kabupaten Kota di Sumut Pemprovsu harus menggelontorkan anggaran lebih Rp1 triliun untuk KPU, Bawaslu dan juga pihak keamanan. "Karena Gubernur memang merupakan representasi dari Pemerintahan Pusat saya kira wacanakan pemilihan oleh pemerintah pusat atau DPRD patut di pertimbangkan. Apalagi sekarang KPK sudah cukup kuat dan tentu anggota dewan juga tidak akan berani bermain-main disitu. Kalau Kabupaten Kota memang sebaiknya langsung karena memang memiliki kewenangan dan kemudahan karena dekat dengan masyarakat. Biar masyarakat yang melakukan pengawasan. Ya saya pikir selain mentalitas diperkuat, harus ada upaya yang terus dilakukan agar cost politik dapat terus ditekan," pungkasnya. (BS03)