Beritasumut.com-Menanggapi pro kontra tentang penempatan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa dirinya baru sebatas meminta Kapolri agar menyiapkan personil jika dimungkinkan bisa jadi Penjabat Gubernur. “Tentu, permintaan menyiapkan personil, sudah lewat kajian dan telaah. Bahkan konsultasi dan koordinasi. Sebab tak mungkin saya sebagai Mendagri, mengeluarkan keputusan tanpa kajian, koordinasi dan konsultasi,” kata Tjaho sebagaimana dikutip laman Kemendagri, Minggu (28/01/2018). Hal senada ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie pada kesempatan terpisah. Ia menyebutkan, bahwa permintaan ke Kapolri untuk mengisi Penjabat Gubernur dari Perwira Tinggi (Pati) Polri) baru sebatas usulan. Keputusan terakhir ada di Presiden, karena pengangkatan penjabat gubernur lewat Keppres. “Usulan itu, bisa saja tidak jadi, karena keputusan akhir ada di tangan Presiden. Dan, sebagai pembantu tentu Mendagri perlu memberikan alternatif terbaik. Karena apapun stabilitas politik dalam negeri, jadi salah satu tanggung jawab Mendagri. Dasar Hukum Terkait dengan permintaan personil Polri untuk mengisi posisi Pejabat Gubernur itu, Mendagri Tjahjo menjelaskan, dirinya selalu menelaah dulu dari sisi payung hukum, apakah dimungkinkan atau tidak. Dan, setelah itu, ia juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pejabat terkait lainnya, khususnya Menkopolhukkam, Kapolri dan Panglima. Tjahjo menjelaskan dasar hukum utama terkait penunjukan Pejabat Gubernur adalah Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam Undang_undang ini disebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai denhan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Payung hukum lainnya, kata Tjahjo, Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi. Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, saat ini Kementerian Dalam Negeri dihadapkan pada kebutuhan perlunya 17 penjabat gubernur karena ada hajatan Pilkada. “Kebutuhan Kemendagri ada 17 Penjabat Gubernur, yang tidak memungkinkan jika dipenuhi oleh unsur Kemendagri. Karena itu, kami meminta dua nama setara dengan eselon 1 atau pejabat utama ke Polri,” ungkapnya, seperti dilansir setkab.go.id. Tentu kata Tjahjo, pihaknya juga mengkaji UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dan, setelah memperhatikan UU Polri, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan juga Pasal 28, dimungkinkan bagi Polri untuk merespon permintaan dari Kemendagri. Disebutkan pada pasal-pasal tersebut soal peran dan fungsi Polri yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah negara, dan juga jabatan di luar Polri yang dimungkinkan dijabat dengan penekanan penugasan dari Kapolri. Mengenai pemilihan Tjahjo dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara agar Pejabat Gubernur dipilih berasal dari Polri, menurut Mendagri, hal itu sesuai kajian dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun internal Polri adalah daerah dengan potensi konflik. “Atau dalam kata lain, dua provinsi itu punya tingkat kerawanan yang harus dicermati serius. Sehingga dimungkinkan hal tersebut dijabat oleh Perwira Polri,” tegas Tjahjo seraya menambahkan, sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2018 Pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa posisi penjabat dapat diisi oleh pejabat dari pusat dan daerah, sebagaimana surat permohonan dari Mendagri. Sebagai penekanan komitmen, Mendagri Tjahjo Kumolo menjamin netralitas keberadaan kedua perwira tinggi Polri tersebut. Terutama dalam mengawal proses Pilkada. Berkomitmen berlaku adil dan berjarak dengan semua kontestan dan melayani publik sebagaimana tugas kepala daerah.(BS01)