Beritasumut.com-Menolak adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas), ratusan masa dari berbagai organisasi kemasyarakatan melakukan aksi di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (23/10/2014). Massa menganggap perpu ini bertentangan dengan syari'at Islam dan mengintimigasi rezim diktaktor, represif dan sewenang-wenang yang berpotensi membungkam suara kritis masyarakat kepada pemerintah. Massa memnginginkan dengan aksi ini dapat memberikan suara dan tekanan politik kepada pemerintah, khususnya anggota dewan yang saat ini berada dalam tekanan untuk mengusungkan perpu ini menjadi undang-undang. Marwan Rangkuti, salah seorang koordinator aksi mengatakan perpu ini merupakan sebuah kesalahan, dan apabila tuntutan ini tidak terpenuhi, maka massa akan melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar lagi. "kita adakan aksi saat ini untuk meminta agar perpu ormas yang akan di sah kan menjadi Undang-undang di hapus, karna memang ini merupakan perpu yang cacat, dan apa bila nantinya permintaan kita ini tidak terpenuhi, maka kami akan membuat aksi lagi dengan massa yang lebih besar lagi," ungkapnya Saat ini, perwakilan dari massa dibawa masuk ke kantor DPRD Sumut untuk bernegosiasi membicarakan tuntutan para massa.(BS08)