Beritasumut.com-Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly mengingatkan, Kepala Daerah (KDh) di Kepulauan Nias harus saling bersinergi dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan provinsi Nias Raya. Salah satunya, sebut dia, dengan meningkatkan dan mengevaluasi pertumbuhan ekonomi yang terdapat di daerahnya masing-masing. "Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menjadikan Kepulauan Nias sebagai suatu provinsi. Fungsi koordinasi itu akan membuat sinergitas dalam pembangunan daerah yang bagus. Sehingga pemerintah pusat akan mengatakan layak di bawah satu komando koordinasi gubernur akan lebih baik," ungkapnya dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-III Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Sumatera Utara di Medan, Jumat (15/09/2017). Menurut Yassona, Kepulauan Nias memang termasuk dalam kawasan 3T (terdepan, tertinggal dan terluar). Akan tetapi, meski berada di kawasan tersebut bukan berarti harus pasrah. Sebab, Yossana menyebutkan, ada beberapa potensi besar yang bisa digali dan dibangkitkan di Kepulauan Nias. Antara lain, sektor kelautan dan perikanan, perkebunan, peternakan serta pariwisata yang tentunya bisa menjadi primadona bila ditangani dan dikembangkan dengan baik. "Sektor pariwisata memiliki potensi kuat untuk menarik uang ke Nias. Namun, masyarakatnya harus siap dengan menerima wisatawan dengan baik. Karena membangun itu harus komperhensif, termasuk pengembangan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, transportasi darat, laut, dan udara," sebutnya. Lebih lanjut Yossana mengatakan, apabila Kepulauan Nias nantinya menjadi sebuah provinsi baru, ke depan harus memikirkan pada bidang pendidikan. Tujuannya, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. "Pembangunan sekolah-sekolah yang bermutu juga menjadi perhatian. Bahkan, kalau bisa nantinya dapat melahirkan sebuah universitas negeri. Selain, menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru," paparnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP HIMNI Marinus Gea menuturkan, melalui forum ini seluruh pihak memikirkan pembangunan Kepulauan Nias untuk menjadi provinsi. Dia menyebutkan, pemekaran menjadi Provinsi Nias merupakan suatu hal yang urgensi untuk segera diwujudkan. Anggota DPR RI ini menambahkan meski saat ini pemekaran daerah otonom baru masih dimoratorium pemerintah pusat, hal itu jangan membuat pesimis. Artinya, harus tetap memiliki pengharapan yang besar. "HIMNI memiliki program utama mendorong mewujudkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias. Sebab, Kepulauan Nias sangat potensial menjadi daerah otonom baru. Salah satunya melalui sektor pariwisata," ujarnya. Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias Lakhomizaro Zebua mengaku keinginan menjadi provinsi baru bukan berarti Nias tidak mau berada di bawah naungan Sumut. Tetapi, roda kendali penyelenggaraan pemerintahan yang semakin pendek, akan dapat mendorong akselerasi pembangunan Kepulauan Nias. Ia menjelaskan, untuk menjadi provinsi baru harus bekerja sama dengan provinsi lainnya. Sehubungan dengan itu, telah disusun langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan se-Kepulauan Nias dan sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. Sebelumnya, Ketua DPD HIMNI Sumut Turunan Gulo mengatakan, musda yang digelar secara sederhana ini sebagai media untuk belajar tentang berorganisasi. Harapannya, dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. "Keberadaan HIMNI merupakan medium bagi kami untuk belajar dalam berbuat sesuatu positif, yang dapat dirasakan oleh pengurus dan masyarakat Nias yang berada di Sumut. Tidak hanya sekedar urusan materi, tetapi apa saja yang bisa diperbuat untuk hal yang bermanfaat," pungkasnya.(BS02)