Beritasumut.com-Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Benny Benu pada kegiatan seminar parameter pengendalian kuantitas penduduk bagi mitra kerja dalam rangka Hari Kependudukan Dunia 2017 di Medan, Rabu (02/08/201) mengungkapkan, agar dapat menyejahterakan daerah dan memakmurkan keluarga, bonus demografi di Indonesia harus dibarengi dengan kualitas kaum muda. "Bonus demografi dapat menjamin kesejahteraan rakyat apabila penduduknya berkualitas. Intinya, seberapa besar tenaga produktif pada masa itu bermanfaat untuk pembangunan," ujar Bennya. Benny menjelaskan, bonus demografi di Indonesia paling cepat diperkirakan terjadi pada 2025 dan paling lambat 2035. Sedangkan, jumlah usia produktif masyarakat saat ini, berkisar antara usia 15 hingga 64 tahun."Maka itu kita harus perhatikan kualitas remaja, pemuda, non-pemuda tetapi masih produktif dan bahkan penduduk berumur 64 tahun pun masih bisa dioptimalkan untuk mengisi pembangunan," jelasnya.. Dalam hal ini, peran BKKBN ujar Benny ialah menyadarkan dan mengadvokasikan pemerintah daerah agar bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan baik. Sejak 2012, perbandingan penduduk usia produktif dan non-produktif kira-kira 60:40 persen. Jumlah ini berbeda-beda di setiap provinsi karena pergeserean usia produktif. "Jangan sampai usianya saja yang produktif tetapi orangnya tidak, ini akan memberatkan pembangunan. Yang paling darurat mendorong produktif adalah persoalan kependudukan sebagai substansi baru yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang," terangnya. Masalah kependudukan, lanjut Benny, diharapkan dapat diterima menjadi unsur dalam perencanaan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan memberi arah untuk tenaga produktif. "Walaupun sedikit, selama ini APBD hanya untuk program Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejahtera (KS) dan Pembangunan Keluarga (PK). Sekarang kita perjuangkan untuk kependudukan dimulai 2017 ini," jelasnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara (Sumut), Temazaro Zega di dampingi Kassubag Humas Janter Sitorus menambahkan, bonus demografi merupakan momen penting agar semua pihak memberi perhatian serius untuk program kependudukan. Pembangunan diselaraskan dengan pendidikan, kesehatan dan juga laju pertumbuhan penduduk harus dikendalikan. "Beban ketergantungan akan meningkat. Kita lakukan bertahap untuk mengoptimalkan tujuan bonus demografi," ujarnya. Terkait APBD, Temazaro menyampaikan, kabupaten/kota sebenarnya saat ini sudah menganggarkan dana untuk kependudukan. Ada yang Rp 6 miliar, Rp 4 miliar dan Rp 1,5 miliar, dan pihaknya mendukung advokasi anggaran agar Pemda bisa mengalokasikan anggaran memadai guna menjalankan program ini. "Saat ini TFR Sumut masih tinggi di angka 2,8 dari target nasional 2,4. Tingkat kepesertaan KB juga belum sesuai harapan, hanya 48 persen dari target 65 persen. Sektor lain juga harus mendukung agar menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas agar mampu bersaing," pungkasnya.(BS07)