Beritasumut.com-Selain Maritim, Ekonomi dan Pangan, Infrastruktur merupakan salah satu dari fokus arah pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah menerbitkan Perpres No. 58 tahun 2017 sebagai revisi Perpres No. 03/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Terkait hal itu, pemerhati pembangunan dari Masyarakat Peduli Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi Sumut, Irwan Parlaungan Batubara menyatakan, dari total 248 proyek, Sumatera Utara sendiri mendapatkan jatah sebanyak 17 proyek di antaranya Pelabuhan Kuala Tanjung, Pembangunan Smelter Kuala Tanjung, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Jalur KA Tebing Tinggi-Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Jalan Tol Medan-Binjai. Kemudian, secara khusus dari 17 proyek, Pemerintah Pusat menaruh perhatian terhadap pengembangan Kuala Tanjung di Kab. Batubara dengan harapan agar mampu menjadi pesaing utama Singapura sebagai Kota Pelabuhan. Irwan juga menambahkan bahwa dampak pembangunan sudah bisa dirasakan secara nyata dengan dioperasionalkannya Tol Medan-Binjai dan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi pada idul fitri 1438 H pada Idul Fitri 1438 H/ 2017 M. Meski pengerjaannya belum 100 persen, Tol Medan-Binjai dan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sudah cukup membantu kelancaran arus mudik, mengurangi angka kecelakaan serta meningkatkan stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, banyaknya proyek pembangunan infrastuktur sebagai upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, akan memberikan dampak pada peningkatan iklim investasi. “Pada Lebaran 1438 H kemarin, arus mudik cukup lancar, angka kecelakaan berkurang dan distribusi bahan pokok lancar sehingga harga stabil. Ini berkat operasional Tol medan-Binjai dan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Lalu banyaknya proyek pembangunan memicu adanya predikat investment grade serta naiknya peringkat Indonesia pada level BBB-/stable per 19 Mei 2017 oleh lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P)," ujar Irwan saat ditemui di Kirori Kantin Jl. Tenis, Medan pada Kamis (27/07/2017). Dikatakannya, etikad baik pembangunan dari pemerintah tidak akan mampu berjalan dengan lancar tanpa mendapatkan dukungan dari masyarakat selaku target akhir dari proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, lanjutnya masyarakat, terutama yang berdomisili di Kuala Tanjung, Batubara, sebagai salah satu wilayah prioritas pembangunan oleh Pemerintah harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM yang baik sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja, tapi dapat turut berperan sebagai aktor pembangunan. “Tingginya peredaran Narkoba di Kuala Tanjung, Batubara juga harus menjadi atensi semua pihak karena merusak SDM yang ada. Bisa saja negara asing yang tidak mau Indonesia maju melalui pembangunan kota Pelabuhan Kuala Tanjung merusak rencana Pemerintah melalui serangan Narkoba. Masyarakat Sumut harus berperang melawan Narkoba untuk siap menyongsong persaingan dunia yang semakin kompetitif," pungkasnya.(BS03)