Beritasumut.com-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak boleh gegabah. Pertama, pertimbangannya Indonesia memiliki wilayah nasional yang cukup luas sehingga pada saat ingin membeli alutsista harus bisa meng-cover area yang sangat luas, dalam arti bisa meng-cover pengamanan wilayah itu. “Yang kedua, kita juga harus realistis. Artinya, jangan sampai pembelian alutsista juga menggerogoti APBN yang nanti bisa mengganggu untuk kebijakan-kebijakan di bidang yang lain. Jadi harus ada pertimbangan yang sangat rasional tentang pembelian itu. Artinya, ada efisiensi di situ,” tutur Wiranto kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alutsista, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7) sore. Ditambahkan Menko Polhukam, ke depan akan ada satu teknologi baru yang lebih murah tetapi juga dapat menjangkau wilayah nasional, baik untuk kepentingan militer, pertahanan, maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil, yakni drone. “Nah, drone itu yang juga menjadi satu sasaran kita untuk mengembangkan industri drone sehingga dapat multifunction. Kita bisa gunakan untuk kepentingan militer maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil, begitu ya,” ujar Wiranto seraya menambahkan, kita sekarang harus masuk dalam konsep seperti itu. Walaupun demikian, Menko Polhukam Wiranto memastikan kita tetap harus juga memperkuat sistem persenjataan untuk determine factor, ya, agar sebagai sebuah Bangsa tetap dihormati oleh negara lain dalam rangka melakukan satu diplomasi internasional, karena kalau enggak kuat juga, nanti bisa disepelekan. “Pertimbangan ini yang tadi disusun, dipertimbangkan, dibincangkan, agar ada keseimbangan, jangan sampai kita berat pada pertimbangan yang satu tapi merugikan yang lain. Itu, intinya seperti itu,” terang Wiranto, seperti dilansir setkab.go.id. Artinya, tegas Menko Polhukam, pembelian alutsista itu harus dipertimbangkan dengan baik, dengan pertimbangan yang matang, di satu sisi juga bisa memenuhi kepentingan pertahanan nasional, di sisi lain juga jangan sampai merugikan kepentingan lainnya dalam rangka pemanfaatan APBN.(BS01)