Beritasumut.com-Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi mengungkapkan pandangannya terkait rekomendasi DPRD Medan terhadap LKPJ tahun anggaran 2016, diantaranya masukan yang disampaikan Anggota Dewan cukup konstruktif terutama dalam rangka lebih mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. “Penyampaian, pembahasan dan keputusan rekomendasi strategis DPRD Medan tentang LKPJ Akhir TA 2016 merupakan cerminan wujud kemitraan dan kesetaraan antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam roda Pemerintahan,” kata Walikota ketika menghadiri Paripurana Dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Medan terhadap LKPJ tahun anggaran 2016 di Gedung DPRD, Senin (12/06/2017). Dijelaskan Walikota Medan, rekomendasi yang disampaikan DPRD Medan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemko Medan lebih lanjut untuk meningkatkan komitmen mewujudkan pemerintahan yang semakin partisipatif transparan dan akuntabel. "Hasil Rekomendasi ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi," ungkap Eldin. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli menjelaskan dalam catatan strategis dan rekomondasinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemko Medan tahun anggaran 2016, DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah hal yang harus dilakukan perbaikan oleh Walikota. Salah satunya adalah soal perbaikan kinerja Kepala Satpol PP Muhammad Sofyan dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Sampurno Pohan yang sempat menjadi sorotan pansus LKPJ. Disebutkan Iswanda Nanda Ramli, berdasarkan hasil finalisasi pansus LKPJ, sejumlah catatan terkait kinerja SKPD di Pemerintah Kota Medan agar diperbaiki. Seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertamanan dan lainnya. “Kepala Dinas Pendidikan diharapkan melakukan peningkatan tenaga pendidik secara merata. PPDB harus lebih transparan, Disdik harus memberikan 10 persen kuota untuk siswa kurang. Selain itu, soal drainase dan masalah banjir di Kota Medan serta masalah lainnya yang harus mendapat perhatian jajaran SKPD," kata Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar. Selain itu Nanda juga menyinggung Dinas Kesehatan agar menambah jumlah Puskesmas Pembantu disetiap kelurahan. “Ada kelurahan yang sudah beberapa kali mengusulkan adanya puskesmas pembantu, tolong ditindaklanjuti. Peningkatan juga harus dilakukan di bidang obat-obatan dan lainnya,” ungkap Nanda.(BS07)