KPK Rekomendasikan Sumut Sebagai Contoh e-Planing dan e-Budgeting

- Rabu, 17 Mei 2017 22:20 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/berita/dir052017/520_KPK-Rekomendasikan-Sumut-Sebagai-Contoh-e-Planing-dan-e-Budgeting.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan progran e-Planning dan e-budgeting Pemprov Sumut menjadi contoh atau model bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

 

"Jika selama ini Surabaya kita rekomendasikan sebagai contoh tingkat kota, maka kini Sumut kita rekom menjadi contoh untuk tingkat provinsi dalam program e-Planning dan e-Buggetting," ujar Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah Sumut Adlinsyah Nasution yang sering disapa Choki.

 

Hal itu dikemukakannya dalam pertemuan dengan Sekdaprov Sumut H Hasban Ritonga SH saat menerima Tim Pemprov Sulawesi Tengah dipimpin Kepala Bappedanya dan Tim Pemprov Bengkulu di Kantor Gubsu di Medan, Selasa (16/05/2017) sore.

 

Tim Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemprov Bengkulu ini melakukan studi banding e-Planning dan e-budgetting ke Pemprov Sumut atas rekomendasi KPK karena aplikasi sistem dimaksud di Sumut dinilai KPK cukup baik.

 

Sekdaprovsu didampingi Kadis Kominfo Sumut Drs H Mhd Fitriyus SH MSP yang juga Ketua Korsupgah Korupsi Terintegrasi Sumut, Kepala Bappeda Sumut Ir H Irman Usman MSi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut bersyukur Sumut sudah dinilai cukup baik oleh KPK dan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas aplikasi ini mendukung good and clean government.

 

Adlinsyah mengemukakan pihaknya gembira dan terus mendorong optimalisasi program e-budgetting dan e-Planning Pemprovsu ini terus semakin baik sehingga provinsi-provinsi lain tidak bingung untuk studi banding, melainkan sudah ada yang baik di Sumut.

 

Idealnya memang untuk tingkat provinsi contoh aplikasinya dilihat di tingkat provinsi pula, semantara kota di tingkat kota dan kabupaten di kabupaten yang sudah baik lainnya. Dalam hal ini, tingkat kota dapat ke Surabaya dan tingkat provinsi studi banding ke Pemprov Sumut.

 

"Tentunya saya mengucapkan terimakasih juga kepada teman-teman dari Provinsi Sumut yang sudah berkenan menjadi tuan rumah untuk studi banding Provinsi Sulawesi Tengah dan Bengkulu. Saya berharap pertemuan hari ini dan workshop yang kita lakukan dapat bermanfaat baik ke depan," ujarnya.

 

Sekdaprovsu H Hasan Ritonga SH menyampaikan terima kasih atas dorongan KPK yang serius membimbing dan mensupervisi Sumut membangun sistem yang terintegrasi untuk mendukung good and clean government.Namun dari semua itu lanjut Sekda diawali dengan membangun komitmen semua jajaran di Pemprovsu dan seluruh kabupaten dan kota di Sumut untuk menjadi daerah ini semakin baik dan mempersempit peluang KKN hingga sistem yang bebas KKN.

 

Kemudian didorong dan disupervisi oleh KPK terus dibangun sistem berbasis IT atau teknologi informasi dan komunikasi sehingga Sumut dapat membangun sistem elektronik termasuk e-Planning dan e-Budgetting yang dinilai KPK sudah baik ini."Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan kunjungan Sulteng dan Bengkulu dapat saling tukar pengalaman dan bisa saja ke depan Sulteng dan Bengkulu lebih maju," pungkas Hasban.(BS03)

 


Tag:

Berita Terkait

Politik & Pemerintahan

Segera Sampaikan Laporan Keuangan TA 2024, Pemprov Sumut Targetkan Opini WTP Ke-11

Politik & Pemerintahan

Hasto: Saya Sekjen PDIP dengan Kepala Tegak Siap Terima Konsekuensi

Politik & Pemerintahan

Ketua KPK Ungkap Alasan Baru Tahan Sekjen PDIP Hasto

Politik & Pemerintahan

Praperadilan Hasto Tidak Diterima, Status Tersangka KPK Sah

Politik & Pemerintahan

Polri Ikut Koordinasi dengan Singapura untuk Pulangkan Buron KPK Paulus Tannos

Politik & Pemerintahan

Ketua KPK Ungkap Ada Kabupaten yang Coba Kondisikan Survei Integritas