Beritasumut.com-Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung berharap jajaran Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada jajaran Inspektorat Pemprov Sumut bisa "tahan godaan" terhadap segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurutnya, pemerintah yang bersih atau clean governance tak akan terwujud bila tidak didukung dengan pelaksanaan pengawasan yang bersih. Untuk itu, Nurhajizah melontarkan perumpamaan atau pun sindiran yang menohok demi memotivasi dan meningkatkan integritas para aparat pengawas tersebut. "Bagaimana mungkin kita bisa melakukan bersih-bersih dengan menggunakan sapu yang masih kotor?" katanya kepada sejumlah aparat pengawas pada Inspektorat Pemprov Sumut yang hendak menjalani uji kompetensi di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (02/05/2017). Menurut Nurhajizah, uji kompetensi terhadap para aparat pengawas merupakan bagian dari sembilan poin rencana aksi yang telah disepakati antara Pemprov Sumut dan Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencana aksi tersebut di antaranya menguatkan peran Inspektorat dengan melakukan rekrutmen pegawai sesuai standar kompetensi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis teknologi informasi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian gratifikasi. "Kepada para peserta (uji kompetensi), secara khusus saya sampaikan selamat melaksanakan uji kompetensi. Berusaha dan yakin lah dengan kemampuan saudara sendiri dan buktikan saudara adalah aparat pengawas internal yang handal, profesional, berintegritas dan pantas jadi ujung tombak demi mewujudkan Pemprov Sumut yang bebas korupsi serta pungli," katanya. Uji kompetensi ini diikuti sekitar 84 aparat pengawas Inpektorat Sumut yang terdiri atas 13 ketua tim dan 71 anggota tim. Kegiatan yang melibatkan Management Assessment Center (MAC) BPKP Pusat ini akan digelar selama dua hari, yakni mulai hari hingga besok. Beberapa tahap uji kompetensi yang akan dijalani para peserta adalah ujian tertulis tentang pengetahuan bidang pembinaan dan pengawasan. Kemudian ujian psikotes tertulis dan res wawancara khusus untuk ketua tim yang menjadi peserta. Kegiatan ini diklaim sebagai yang pertama digelar oleh pemerintah daerah di Indonesia. Pada acara ini, seluruh aparat pengawas juga diwajibkan menandatangani surat pernyataan komitmen integritas. Isinya yakni komitmen menghindari segala bentuk praktik KKN, menolak gratifikasi, bertanggungjawab dalam mencegah praktik KKN di lingkungan Pemprov Sumut.(BS03)