Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan belum semua daerah di Indonesia yang menerapkan sistem perencanaan penanggaran berbasis elektronik (e-budgeting). Dari jumlah 34 Provinsi di Indonesia, dengan jujur Mendagri mengungkapkan belum sampai 50 persen daerah yang berkomitmen dalam penggunaan e-budgeting tersebut. Padahal, e-budgeting adalah salah satu bentuk transparansi pemerintahan kepada masyarakat. Kemendagri kata Tjahjo memang sepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hal pemanfaatan e-budgeting. “Pastinya e-budgeting itu jujur belum 50 persen, padahal e- planning (e-budgeting) itu komitmem kemendagri bersama KPK dan BPKP, termasuk BPK juga, bagaimana semua daerah e-planning supaya pembelian barang dan jasa transparan,” ungkap Mendagri dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id, Rabu (26/04/2017). Mendagri pun saat ini mengajak pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan juga menginginkan adanya clean dan clear. Sehingga tidak menimbulkan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerugian dan mengancam negara. Kemendagri akan terus mendorong daerah untuk menerapkan model e-budgeting. Salah satu cara yang ditempuh yakni dengan memberikan pemahaman, pendidikan dan pelatihan kepada kepala daerah terpilih. Kemendagri mendorong daerah untuk terus memahami area rawan korupsi dan selalu berhati-hati.“Pada hasil pilkada serentak, sebelum dilantik kami (kemendagri) diklat dulu di Kemendagri pahami semua aspek, area rawan korupsi, area rawan bencana, semua clear, “ ujar Tjahjo. Pada intinya, semua pihak harus membangun komunikasi dan konektivitas.Maka dari itu, adanya Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sebagai wujud nyata dalam memastikan apakah pembangunan di Indonesia berjalan dengan baik. Serta guna menyelaraskan program baik yang menjadi janji kepala daerah maupun program prioritas nasional. “Intinya sama bangun komunikasi, konektivitas, yang arahan Bapak Presiden tadi, bagaimana membangun hubungan tata keloa yang efektif dan efisien mempercepat reformasi birokrasi yang ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah,” pungkas Tjahjo. (BS02)