Beritasumut.com-Akibat kebijakan moratorium pegawai yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kantor Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) kini mengaku Kekurangan jumlah pegawai. Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Temazaro Zega mengatakan, saat ini jumlah pegawai yang tersedia cukup terbatas, dikarenakan beberapa pegawai sudah ada yang pensiun serta juga dimutasi ke bagian lain. "Kalau dulu, pegawai di kantor wilayah ini ada 200an orang. Sekarang hanya 96 orang, dan sebentar lagi akan ada yang pensiun sebanyak 12 sampai 14 orang," katanya kepada wartawan disela-sela kegiatan Sumpah Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Rabu (05/04/2017). Meskipun begitu, Temazaro menegaskan, BKKBN tetap harus mencapai target maksimal dalam pencapaian kerja. Jumlah pegawai yang sedikit ini sebutnya tidak harus sampai mengurangi kinerja, dan capaian hasil yang sudah ditargetkan. "Kebutuhan pegawai di Sumut kira-kira 150 sampai 200 jumlah pegawai dari jumlah seharusnya. Kita memang selalu mengajukan pegawai, tetapi karena pemerintah ada aturan moratorium, jadi belum bisa dipenuhi," bebernya. Temazaro juga mengatakan, pegawai BKKBN semakin berkurang dengan dimutasinya empat orang menjadi pejabat struktural eselon IV. Mutasi ini berdasarkan kebutuhan menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyebutkan, seseorang yang sudah bekerja selama lima tahun bahkan lebih harus bisa pindah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat dalam bekerja. Adapun, enam pegawai yang dilantik antara lain, adalah Yusrizal Batubara, Surtono, Yusrodi Rangkuti, Syamsu Rizal Lubis, Iqbal Tujah Parlindungan, Agustina Siregar. Keempatnya dilantik menjadi pejabat eselon IV A. "Jabatan penting dalam menjalankan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Sumut. Diharapkan mereka yang baru saja dilantik segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait," terangnya. Ia berpesan, meski terbatas, semangat kerja pegawai harus tinggi bahkan sampai 150 persen. Karenanya, pegawai yang tersedia dituntut bisa menangani semua pekerjaan yang ada. Kendati selama ini dalam satu bagian kerja terdapat banyak staf, maka kini pegawai yang ada dioptimalkan untuk bekerja sesuai target agar hasilnya maksimal. Menurutnya, jumlah personel terbatas tidak menjadi hambatan dalam bekerja jika semuanya dapat dilakukan secara optimal. Terpenting, semua pegawai harus bekerja keras, efisien dan melakukannya dgn baik. Pemerintah, lanjut Temazaro, juga memberikan hukuman terkait kedisplinan pegawai melalui absen. Jika datang terlambat, maka otomatis dihukum dengan pemotongan gaji. Saat ini, setiap pegawai menggunakan dan harus melalui teknologi informasi. Pekerjaannya terdata dari jam delapan pagi sampai jam lima sore. "Ini dievaluasi secara nasional. Pemerintah pusat yang memberikan punishment melalui sistem teknologi informasi. Kalau rewardnya, pegawai dengan kemampuan kerja tinggi akan menunggu promosi naik menjadi eselon III dan IV ketika pegawai lain ada yang mau pensiun," pungkasnya.(BS07)