Beritasumut.com-Persoalan aset masih saja menjadi persoalan yang tak pernah tuntas di Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk juga Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Meskipun dua tahun berturut-turut Pemprovsu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) tetap saja memberikan catatan penting terkhusus yang menyangkut persoalan aset. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana komitmen pengelola aset maupun pengguna aset itu sendiri. Baik dari sisi kesadaran pribadi maupun pengawasan serta upaya penyelamatan aset itu sendiri. Ironisnya, di tengah semangat perubahan yang digaungkan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi justru sikap tertutup ditunjukan Kabag Aset Pemprovsu Suryadi. Saat dimintai keterangan terkait jumlah aset bergerak maupun tak bergerak yang saat ini masih dikuasai pihak ketiga maupun dalam proses sengketa Suryadi berdalih kalau dirinya tidak mengetahuinya. "Kita di bagian aset ini sifatnya hanya berkoordinasi dengan SKPD terkait yang menggunakan aset. Jadi mengenai jumlahnya maupun yang belum dikembalikan merekalah yang tau," ujar Suryadi, Selasa (21/03/2017). Namun saat didesak apakah bagian aset sama sekali tidak mengetahui data aset dari pihak SKPD Suryadi baru mengakui pihaknya ada mendapatkan data tersebut. Hanya saja Suryadi kembali memberikan jawaban mengambang."Kalau data pastilah kita dapat. Dan kita juga ada menindaklanjuti jika ada persoalan-persoalan itu. Tapi memang bukan kita eksekutornya di lapangan. Paling hanya mendampinginya saja," dalihnya. Bahkan Suryadi enggan menjawab ketika ditanya SKPD mana yang paling banyak disurati terkait tidak tertibnya mengelola aset. "Kebetulan kita menyurati SKPD itu secara rata. Kita menyurati mereka agar tertib menata asetnya," katanya. Suryadi juga tak menampik bahwa masih ada aset Pemprovsu yang belum dikembalikan oleh pemakainya."Kalau itu pasti ada. Misalnya kendaraan dinas. Setiap tahun kan banyak yang pensiun. Katakanlah 10 persen dari yang pensiun itu ada yang memakai kendaraan dinas. Pasti ada yang belum kembalikan," ujarnya. Begitupun menurut Suryadi sejauh ini aset kendaraan Pemprovsu banyak dipakai di bagian Biro Umum. Sementara aset Pemprovsu yang sering bermasalah adalah aset tanah."Saya tidak mengatakan SKPD-nya. Tapi saya memberi contoh aset yang sering bermasalah itu tanah. Tanah kan banyak di Dinas Pertanian," sebutnya. Tidak hanya persoalan aset yang belum dikembalikan Suryadi juga enggan membeberkan data aset Pemprovsu yang dilelang. Begitupun Suryadi mengaku sejak tahun 2015, Pemprovsu belum pernah melelang asetnya."Sejak adanya aturan baru soal lelang, kita belum pernah melelang aset kita. Karena masih menyesuaikan dengan peraturan yang baru," ujarnya. Suryadi menjelaskan, sebelumnya di bawah tahun 2015, lelang terhadap aset Pemprovsu ada yang dilakukan terbatas. Namun setelah adanya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, lelang terbatas itu tidak bisa dilakukan lagi. Saat ini lelang hanya bisa dilakukan secara umum. "Kita masih belum tahu aset apa saja yang mau dilelang. Kita lihat dululah peraturannya. Kita sesuaikan dengan aturan yang baru itu," pungkasnya. (BS03)