Beritasumut.com-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan memanggil Bupati Simalungun JR Saragih, untuk mempertanyakan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, dan gaji guru honorer yang tidak dibayarkan sejak Juli 2016. Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar, dalam dua bulan terakhir ini, banyak laporan dari Simalungun yang masuk ke Ombudsman terkait keluhan para PTT. Mereka mengaku dimintai sejumlah uang untuk memperpanjang Surat Keputusan (SK) PTT dengan nilai bervariasi, antara Rp7-25 juta. Bahkan untuk rekrutmen PTT baru mencapai Rp35 juta. “Ini sekarang sangat meresahkan para PTT di Simalungun. Para PTT sangat risau, padahal mereka tidak punya uang. Bahkan sampai ada yang meminta Ombudsman RI untuk melakukan OTT karena ini sudah sangat merisaukan mereka,” kata Abyadi Siregar, Selasa (14/03/3017). Selain persoalan dugaan pungli PTT, laporan dari Simalungun juga terkait dengan dihentikannya gaji guru honorer SD, SMP, SMA, terhitung Juli-Desember 2016. Menurut Abyadi, hal ini sangat aneh karena penganggaran gaji guru honorer, seharusnya satu tahun anggaran. Tetapi ini hanya setengah tahun. “Bagaimana bisa dianggarkan setengah tahun? Kalau pun ada perubahan kenapa diubah? Kenapa dihilangkan anggaran itu, sehingga meresahkan para guru honorer. Ini membuat guru honorer tidak fokus dalam mengajar. Bagaimana bisa mewujudkan pendidikan yang baik di Simalungun kalau gurunya tidak digaji,” jelas Abyadi. Ombudsman melihat kedua persoalan tersebut yakni dugaan pungli PTT dan gaji guru honorer, sangat penting segera dituntaskan. Karena itulah, Ombudsman berencana meminta klarifikasi secara langsung kepada bupati. (BS03)