Beritasumut.com-Bupati Pakpak Bharat Dr Remigo Yolando Berutu MFin MBA bersama Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan audiensi ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta yang disambut oleh Sekjen Kementerian PUPR Dr Anita Firmanti.Kedatangan Bupati adalah untuk mendesak perbaikan menyeluruh pada Jalan Nasional di Sumatera Utara. “Apalagi ruas di Kabupaten kami mulai dari batas Provinsi Aceh sampai batas Kabupaten Dairi kondisinya sudah mengkhawatirkan dan membahayakan. Potensi terjadi longsor, amblas dan retakan-retakan yang menjebak pengendara dapat terjadi, terutama disebabkan oleh gerusan air, baik itu hujan ataupun aliran dari atas gunung," ujar Bupati Remigo dilansir dari laman resmi pakpakbharatkab.go.id, Sabtu (18/02/2017). Sembari menunjukkan bukti-bukti otentik berupa foto-foto dan data pendukung lainnya, Bupati meminta adanya solusi dengan segera mengingat fungsi urat nadi yang begitu penting pada prasarana tranportasi ini.“Harus ada jalan keluar yang cepat dan tepat. Kepentingan bukan hanya untuk kami, tetapi beberapa Kabupaten dan Kota di Aceh sangat tergantung akan keberadaan jalan ini, seperti Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya harus melalui jalan ini untuk kepentingan perekonomian, human relations, sosial dan urusan pemerintahan. Dan ini merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat”, paparnya. Bupati juga mengkaitkan hal ini sebagai salah satu penunjang destinasi pariwisata nasional yaitu Danau Toba dan dapat menjadi KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), sekaligus menekankan agar di tahun 2017 dilakukan penanganan dan di tahun anggaran 2018 dilakukan peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh. Tak lupa Bupati melaporkan tentang kondisi badan jalan nasional yang sama berbahayanya di wilayah Kabupaten Karo yang dikenal dengan lokasi Pintu Angin dimana badan jalannya amblas sedalam 50 cm sepanjang 200 meter yang sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan dan apabila amblas total akan melumpuhkan arus lalulintas dari Medan ke Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat serta Provinsi Aceh. Pihak kementerian PUPR melalui Kepala Balai Jalan Nasional Sumut menyampai bahwa di tahun anggaran 2017 dalam waktu dekat dilakukan penanganan guna memperbaik ruas-ruas yang rusak parah dan tahun 2018 akan dianggarkan dengan dana yang lebih besar guna menuntaskan permasalahan jalan tersebut.(BS02)