Beritasumut.com-Pengkajian pelimpahan kewenangan hak pengelolaan Terminal Terpadu Amplas dan Pinang Baris saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.Terkait hal ini, diperlukan kebijakan Walikota Medan HT Dzulmi Eldin yang akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan. "Inikan masih dalam kajian. Dan nanti Walikota yang surati ke pusat terkait pelimpahan kewenangan ini," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat, Kamis (16/02/2017). Dijelaskan Renward, hak pengelolaan menjadikan terminal tipe I-A di Medan ini, membuat pihaknya tidak lagi berhak mengutip tempat pemungutan retribusi (TPR) di kedua terminal tersebut. "Ya, sejak edaran Dirjen itu sampai ke kita, kita memang tidak boleh lagi mengutip TPR. Baik di Pinang Baris ataupun Terminal Terpadu Amplas," katanya. Ia mengaku tidak ada kendala berarti terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan ini. Hanya saja memang dibutuhkan kebijakan dari kepala daerah ke Pemerintah Pusat. Di samping itu pria berkacamata ini beralasan, masih banyak kabupaten/kota yang belum melakukan serah terima terminal ini. Disebutkan Renward, dari 33 kab/kota di Sumatera Utara, baru Tebingtinggi yang sudah rampung melakukan pelimpahan hak pengelolaan tersebut."Jadi bukan hanya Medan saja yang belum. Seperti Sibolga, Labuhan Batu, Mandailing Natal juga belum. Baru Tebingtinggi saja yang sudah," ungkapnya. Mengenai kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) sekaitan hal ini, sebelumnya Renward menyebutkan Medan akan kehilangan pendapatan sekitar Rp5 miliar dari retribusi terminal ini. Menurutnya semua pendapatan maupun pembangunannya ke depan akan menjadi tanggung jawab Kemenhub. Sebagai pengganti, Dishub akan menggenjot pendapatan dari uji kendaraan dan parkir tepi jalan umum. “Kalau dihitung- hitung ada sekitar Rp5 miliar PAD berkurang kalau pengelolaan terminal tipe A diambil alih pemerintah Pusat. Karena pengelolaan fisik dan perawatan bangunan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tidak ada lagi hak kami di situ,” katanya. Seperti diketahui, mulai November 2016 pengelolaan terminal tipe A sudah diserahkan kepada Kemenhub. Dengan demikian, terminal tipe A nantinya tidak lagi menjadi aset Pemko Medan. Di Medan, terdapat dua terminal tipe A, yakni Terminal Amplas dan Terminal Pinang Baris. Terminal yang masih bisa diandalkan Pemko Medan hanya terminal tipe C.Sebab, retribusi angkutan kota masuk terminal tipe C kemungkinan tetap diserahkan kepada Pemko Medan. Namun hal itu masih tergantung hasil rapat dengan pihak Kemenhub. “Nanti rencananya diterminal itu akan dipisah antara angkutan kota dengan angkutan kota dalam provinsi dan antar provinsi. Untuk angkutan kota, retribusinya akan ke Pemko, tapi belum pasti,” jelasnya. Sementara itu, Kabag Hukum Setdako Medan Sulaiman Harahap mengaku belum mengetahui soal kajian peralihan kewenangan pengelolaan kedua terminal tersebut. Ia mengatakan kajian itu ada pada Dinas Perhubungan sendiri. "Belum ada kami terima dari mereka (Dishub). Ya kita menunggulah kalau memang diminta mengkaji soal itu. "Belum ada sampai ke kita cerita ini. Tanyakan saja ke Dishub untuk lebih jelasnya," katanya. Sulaiman juga mengakui, dengan perubahan kewenangan ini potensi PAD dari kedua terminal tersebut akan hilang. Hal ini menurutnya perlu diatur lagi ke depan. "Tapi seperti apa detailnya, bisa ditanya ke Dishub. Memang pasti ada potensi yang hilang karena aturan baru itu," pungkasnya. (BS03)