Beritasumut.com-Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah melakukan seleksi berkas 164 surat lamaran peserta lelang Jabatan yang masuk ke pihaknya. Dua di antaranya dinyatakan gagal. Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H Hasban Ritonga menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (07/02/2017). Hasban yang didampingi Kabag Mutasi dan Pensiun BKD Sumut, Khair Harahap mengatakan dari 162 berkas tersebut terdiri dari 136 peserta. Hal ini dikarenakan ada peserta yang mengambil 2 pilihan posisi jabatan. "Untuk selanjutnya akan dilakukan uji psikometri pada Rabu (08/02/2017) dan Kamis (09/02/2017) besok dilakukan di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut. Mungkin Senin depannya sudah pengumuman hasil psikometri," ujar Hasban Ritonga. Setelah dinyatakan lulus Psikometri para peserta akan melanjutkan tahapan selanjutnya yakni uji kompetensi. "Setelah selesai seluruh tahapan, tiga nama akan disampaikan ke Gubernur dan Gubernur menyampaikannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," terang Hasban. Menurut Hasban, peserta yang mengambil 2 pilihan posisi jabatan itu boleh-boleh saja. "Saat ujian kompetensi nanti, misalnya dia ujian di satuan A akan ikut yang pertama, dan di satuan B ikut lagi," ujar Hasban. Sebelumnya Kabag Mutasi dan Pensiun BKD Sumut, Khair Harahap selaku Sekretariat Pansel JPT Pratama menyampaikan, sejak ditutupnya pendaftaran seleksi terbuka JPT Pratama pada 1 Februari 2017, hingga pukul 17.00 Wib ada 164 pelamar. Disampaikan Khair Harahap, ada 19 SKPD yang dilakukan seleksi terbuka untuk posisi JPT Pratamanya, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Bappeda, Kaban Kesbangpol Linmas, Inspektur, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kemudian posisi Kadis Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Kadis Kesehatan, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kadis Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi. Selanjutnya Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris DPRD, Kepala Biro Bina Perekonomian, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.(BS03)