Beritasumut.com-Setelah sebelumnya Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) menegaskan komitmen untuk mengembangkan seluruh layanan publiknya melalui PTSP, kini giliran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang mendeklarasikan semangat serupa. Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin meminta kepada seluruh unit eselon II di lingkungan Bimas Islam agar menyiapkan layanan publik berbasis online. Bahkan, Amin menargetkan hal itu sudah bisa diwujudkan tahun ini juga. Menurutnya, layanan Bimas Islam harus bisa bergabung dengan PTSP sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi dengan sistem pelayanan yang terbuka, cepat, dan akuntabel. Secara khusus, Muhammadiyah Amin menggelar rapat persiapan pembenahan layanan ini dengan mengumpulkan para Kasubdit yang memiliki layanan publik di ruang kerjanya, Gedung Kemenag, Jalan MH Thamrin 6 Jakarta. Amin mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar tidak ada lagi pelayanan yang berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat. "Saya ingin layanan publik di Bimas Islam dapat disiapkan secara online. Siapkan tahun ini dan jika belum ada anggarannya segera lakukan revisi, sehingga bisa digabungkan di PTSP di lapangan Banteng," ucapnya yang dilansir dari kemenag.go.id, Jumat (27/01/2017). Dia menuturkan, banyak layanan publik Bimas Islam bisa dilakukan secara online. Selain sesuai kebijakan Menteri Agama, layanan berbasis online dan terpadu penting untuk memastikan prosesnya berjalan secara transparan, efektif, dan efisien sehingga tidak ada lagi yang bekerja di balik meja dan main mata. "Semua layanan di setiap eselon 3 saya minta memperhatikan ini. Tidak ada lagi layanan di balik meja dan main mata. Langkah konkritnya adalah dengan membuat daftar persayaratan dan desain umum layanan sehingga nanti dapat diformat dalam bentuk aplikasi simpel dan mudah yang akan disiapkan oleh bagian sistem informasi," tuturnya. Berdasarkan daftar tugas dan fungsinya, setidaknya ada sembilan layanan Bimas Islam yang akan disediakan secara online, yaitu: layanan rekomendasi/ijin kegiatan keagamaan, rekomendasi/ijin pendakwah asing, dan bantuan bagi ormas Islam dan lembaga keagamaan. Layanan lainnya adalah legalisasi buku nikah, pengukuran arah kiblat, bantuan masjid dan mushalla, ijin ruislah tanah wakaf, ijin pendirian Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), dan ijin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kementerian Agama telah merilis layanan berbasis online yang terpusat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 25 Januari lalu. Dalam kesempatan itu, Menag meminta seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, pusat maupun daerah, segera memperbaiki sistem layanannya agar bisa dipadukan dalam PTSP. Menag juga minta agar roadmap dan SOP yang sudah disiapkan oleh tim Kementerian Agama menjadi pedoman semua satker untuk segera memadukan layanan di tempat masing-masing melalui PTSP. (BS02)