Beritasumut.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan tetap mendorong terciptanya pemerintahan yang baik di Sumatera Utara (Sumut). Selain penerapan sistem elektronik terintergrasi, penjaringan para pejabat juga menjadi perhatian Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah). "Ya kami tetap memantau lelang jabatan di Pemprovsu, mulai dari pendaftaran sampai kepada pemutusan akhir," ujar Ketua Koorsupgah KPK di Sumut Adlinsyah Nasution atau yang akrab disapa Choky kepada wartawan saat Lounching Simpel Paten di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu, Rabu (18/1/2017). Terkait proses seleksi, Choky juga meminta kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T Erry Nuradi untuk benar-benar menjalankan lelang jabatan eselon II tersebut sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Seperti halnya menempatkan orang-orang yang berkompeten sebagai panitia seleksi (Pansel). "Jangan coba-coba bermain-main dalam hal ini, kalau ada informasi ada yang tak beres dalam lelang jabatan ini, tolong laporkan ke saya," ujar Choky. Choky juga menghimbau kepada Gubsu dan Pansel nantinya agar mengumumkan secara terbuka tiga calon hasil rekomendasi panitia seleksi yang akan bakal diajukan ke Gubsu."Jadi masyarakat tau, inilah orang-orang yang pantas menduduki jabatan yang dilelang. Jadi kalau ada orang lain yang menduduki jabatan yang dilelang itu, patut dipertanyakan, kenapa bisa terjadi, ada apa?" tegasnya. Seperti diketahui sekitar 19 jabatan eselon II yang dilelang oleh Pemprovsu telah dibuka pendaftarannya sejak 11 Januari 2017. Adapun 19 jabatan yang dilelang yakni, sebanyak 13 jabatan untuk eselon II a yakni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala badan kepegawaian Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Inspektur, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk eselon II b yakni, Kepala Biro Bina Perekonomian, Kepala Biro Pemerintahan, kepala Biro Administrasi Pemba-ngunan, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama serta kepala Biro Hubungan Masyarakat dan keprotokolan. Sementara itu, meskipun sudah seminggu pendaftaran lelang jabatan dibuka namun hingga kini belum ada satu pun pejabat yang mendaftar untuk posisi 19 jabatan yang tersebut. “Hingga hari ini memang belum ada satu pun pejabat yang mendaftar. Kalau pendaftaran sudah adalah kita buka seminggu ini sejak (11/1/2017) lalu. Tapi mungkin juga karena masa pendaftarannya ditutup juga kan lama hingga tanggal 31 Januari,” ujar Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Abdul Khoir. Dijelaskan Khoir, belum adanya pejabat yang mendaftar bukan berarti tidak ada yang berminat. Sebab, sudah banyak yang bertanya secara lisan kepada dirinya terkait hal itu tapi sifatnya masih berkonsultasi.“Kalau yang berminat sudah banyak, karena banyak yang sudah bertanya langsung maupun melalui telepon kepada kita. Tapi mungkin masih melengkapi persyaratan dulu,” katanya. Pasalnya, syarat yang harus dipenuhi cukup banyak, mulai dari harus sudah melakukan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN), syarat bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) juga surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.“Mungkin karena waktu pendaftarannya yang masih lama juga syarat-syarat itu kan harus dipenuhi,” pungkasnya. (BS03)