Beritasumut.com-Dari 33 Kabupaten Kota di Sumatera Utara (Sumut), hanya Nias Selatan (Nisel) dan Pakpak Bharat yang tidak mengajukan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) ke Provinsi. “Dari 33 Kabupaten Kota, 31 Kabupaten Kota sudah selesai UMKnya. Dua lagi, Nisel dan Pakpak Bharat tidak mengajukan UMK ke Provinsi,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumut Bukit Tambunan, yang didampingi Ketua Dewan Pengupahan Sumut Mukmin, kepada wartawan di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Selasa (17/01/2017). Dikatakan Bukit, dirinya tidak mengetahui secara pasti alasan Nisel dan Pakpak Bharat tidak mengajukan UMK. “Kalau Nisel bisa jadi mereka tidak mengalokasikan anggaran untuk pembahasan UMK itu. Tapi kalau Pakpak Bharat memang mereka belum memiliki dewan pengupahan,” terangnya. Karena tidak mengajukan UMK, lanjut Bukit kemungkinan kedua daerah tersebut akan mengacu kepada Upah Minimun Provinsi (UMP) ataupun UMK Kabupaten Kota terdekat. Saat disinggung soal Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bukit mengaku kalau Pemprovsu belum menetapkan UMSP. Menurutnya dalam waktu dekat ini akan ada pembahasan soal UMSP dilakukan pihaknya. “Rencananya Rabu ini kita rapat soal UMSP. Memang sedikit ada keterlambatan karena padatnya kegiatan kita,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan Bukit, telah ada beberapa Kabupaten Kota yang sudah mengajukan terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK) ke Provinsi diantaranya Kota Medan, Deli Serdang, Asahan dan Tapteng. (BS03)