Beritasumut.com-Lambannya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Sumut 2017 di DPRD Sumut mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan Ketua Tim Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Adlinsyah Nasution meminta agar Pemprovsu menyurati KPK untuk meminta pendampingan terkait pembahasan KUA-PPAS tersebut. "Kita senang Pemprovsu kian menunjukan komitmennya dengan melaksanakan rencana aksi yang telah kita sepakati. Kalau legeslatif sampai hari ini belum. Saya lihat KUA PPAS belum beres. Gak apa-apa Pak Gub kalau butuh pendampingan KPK bilang saja," ujar Adlinsyah saat menghadiri pengukuhkan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Sumut Periode 2016-2019 di Hotel Polonia, Medan, Selasa (27/12/2016). Sementara itu, Gubernur Sumut H Erry Nuradi saat dimintai tanggapannya soal komentar Koordinator Tim Korsupgah KPK Adlinsyah Nasution enggan berkomentar banyak. "Ya itukan komentar Pak Coki, kalau saya sampai saat masih percaya dan menunggu pembahasannya. Sampai saat ini kita belum berpikiran meminta pendampingan oleh KPK," pungkasnya.(BS03)