Beritasumut.com-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi Provinsi pertama yang menerapkan pelayanan berbasis elektronik dari enam Provinsi yang menjadi pilot project Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sepertinya menurut saya, Sumut adalah Provinsi pertama yang di luar perkiraan kami. Saya pikir penerapannya tahun depan, tapi ternyata tahun ini. Tepuk tangan untuk Sumut,” ujar Koordinator Supervisi & Pencegahan KPK Wawan Wardiana saat soft-launching layanan elektronik-Samsat Paten (e-Samsat Paten) dan Sumut Go Samsat di pelataran Kantor Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (05/12/2016). Wawan Wardiana mengatakan Provinsi Jabar meningkat tajam pendapatan daerahnya, dari Rp 7 triliyun menjadi Rp 29 triliun, berkat dari e-Samsat. “Bagaimana bisa tajam pendapatannya menggunakan sistem elektronik tadi, di Jawa Barat disiapkan 64 ribu titik yang bisa digunakan masyarakat secara aktif dan proatif untuk membayar pajak kendaraan bermotor bisa lewat ATM, Samsat gendong dan lainnya. Makanya minggu lalu kita undang termasuk Sumut untuk adposi sistem tersebut,” jelas Wawan. Dia mengharapkan upaya yang dilakukan Sumut ini menjadi contoh bagi Kabupaten Kota di Sumut. Sehingga Provinsi maupu Kabupaten Kota sudah bisa memberi pelayanan berbasis elektronik. “Saya selaku Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK memberi apresiasi kepada Pak Sekda yang terus mendorong perubahan di Sumut. Walaupun dengan berbasis elektronik tidak 100 persen menghilangkan korupsi, namun dengan ini ada upaya menutup itu sudah dilakukan. Kalau masih terjadi berarti memang sudah kebangetan, sudah diniatkan. Sekali lagi saya apresasi Pemprov Sumut dan Pemprov Jabar yang sudah menjadi percontohan,” katanya. e-Samsat Paten menggunakan layanan sms, sementara Sumut Go Samsat menggunakan aplikasi android yang merupakan pertama di Indonesia oleh Dirlantas Polda Sumut. Sejauh ini layanan bisa dimanfaatkan oleh nasbah Bank Sumut karena mengguanakan jaringan milik Bank Sumut. Kadis Pendapatan Daerah Sumut Sarmadan Hasibuan mengatakan dalam waktu satu dua bulan ke depan, selain bekerjasama dengn Bank Sumut, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan bank yang lain seperti BRI dan Bank Mandiri. "Nantinya Secara realtime nantinya setoran PAD ke Bank Sumut. Saat ini dari 5,5 juta pemilik kendaraan di Sumut, baru 3,2 juta yang melakukan daftar ulang. Sisanya, ada 2,2 juta pemilik yang tidak mendaftar ulang," bebernya. “Kita bisa contoh dan Jabar dan Jatim yang 65-70 persen pemilik kendaraan mendaftar ulang sehingga dengan layanan elektronik ini diharapkan APBD Sumut tahun 2018 diperkirakan bisa mencapai Rp 13 triliun,” pungkasnya. (BS03)