Beritasumut.com-Walikota Medan membuat surat edaran Nomor 700/11262 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dan Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Edaran Walikota Medan Nomor 356/11473 yang disampaikan kepada seluruh jajaran Dinas/Badan, Direksi Perusahan Daerah, Kasatpol PP, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Medan. Terkait pembentukan tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) yang harusnya dilakukan pada awal November lalu oleh para Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), namun faktanya belum semua SKPD membentuk tim Saber Pungli. Saat hal tersebut dikonfirmasi ke Walikota Medan HT Dzulmi Eldin, dirinya hanya termenung karena target seluruh SKPD membuat tim Saber Pungli belum terwujud.Ditemui usai rapat di Gedung DPRD Medan, Selasa (22/11/2016) Eldin nampak terdiam. Ia yang sebelumnya menyapa wartawan dan memberikan jawaban seketika terhenti bungkam. Langkahnya pun sempat terhenti dan berpikir sesaat. Tanpa mengeluarkan statetmen soal saber pungli, Eldin meninggalkan Gedung DPRD Medan melalui mobil dinasnya. "Kemarin kan baru BPPT. Sudah bertambah SKPD yang membuat tim. Tapi saya tidak ingat apa-apa saja SKPD-nya," ujar Kasubag Evlap (Evaluasi dan Pelaporan) Inspektorat Medan Januarto Nainggolan. Januarto mengatakan bahwa tim internal SKPD melihat potensi dan bidang mana yang beresiko pada praktik pungli. Lalu, memberikan edukasi dan pemahaman bahwa tidak boleh melakukan pungli. "Hal itu dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Walikota tersebut. Selain melakukan pencegahan dan edukasi, tim ini juga dapat mengambil tindakan tegas pada ASN yang terlibat pungli dan membuka akses pada masyarakat untuk melapor hingga menerapkan sistem whistleblower system di internal," paparnya. Tujuannya, lanjutnya, untuk lebih meningkatkan pengawasan dan integritas pegawai di institusi masing-masing. Jadi, saat ini semua harus berkomitmen memberantas praktik pungli ini "Pembentukan tim ini sendiri di masing-masing SKPD bisa dipimpin oleh pejabat setingkat Sekretaris. Dengan sistem kordinasi dan pelaporan langsung ke tim yang berada di Inspektorat atau bisa langsung ke Walikota juga. Ya, kita lihat saja nanti dari SKPD jika belum ada juga pembentukan tim ini, nanti bisa saja kita yang turun langsung ke SKPD melakukan penindakan dengan kerja sistem intelejen," pungkasnya.(BS03)