Beritasumut.com-Dalam dua tahun pertama, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah melakukan pembenahan di bidang peraturan perundang-undangan, terutama hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya 13 paket kebijakan dalam dua tahun terakhir.Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, hasil yang dicapai dalam dua tahun pemerintahan Jokowi – JK ini adalah munculnya kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat, sebagaimana terlihat dari dukungan warga terhadap pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) tahap pertama pada 31 September lalu.“Sampai dengan program yang pertama, sudah terkumpul dana repatriasi kurang lebih Rp97 triliun. Sementara dana keseluruhan baik deklarasi, repatriasi dan sebagainya, hampir Rp3.600 triliun. Itu menunjukkan bahwa Pemerintahan ini mendapatkan kepercayaan publik yang luar biasa,” kata Pramono dalam wawancara tentang 2 tahun Pemerintahan Jokowi – JK, di kantornya, Lantai 2, Gedung III Kemensetneg, akhir pekan lalu.Prestasi tersebut, menurut Seskab Pramono Anung, bisa dicapai karena Presiden memimpin secara langsung sosialisasi terhadap Program Tax Amnesty. Sementara Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani berjalan dengan baik, dan seluruh karyawan serta petugas pajak bekerja all out. Serta adanya trust atau kepercayaan dari publik yang sangat luar bisa.Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan oleh Center for Strategic and Internatinal Studies (CSIS) yang dirilis pada 13 September 2016 lalu menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – JK mencapai 66,5 persen, atau meningkat dibanding Oktober 2015 sebesar 50,6 persen.Menanggapi hasil survei itu, Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa survei CSIS itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu sudah on the right tracks.Konektivitas Antar PulauSelain fokus pada bidang ekonomi, menurut Seskab, Pemerintah juga fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. Terlebih Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau dengan penyebaran luas. Sehingga konektivitas menjadi hal yang penting.“Dibangunlah bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, kemudian juga jalan trans, baik itu ada di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, kemudian juga di Sumatera, seperti dilansir setkab.go.id, Kamis (20/10/2016).Semuanya itu untuk mendekatkan, supaya tidak terjadi perbedaan antara Jawa dan luar Jawa,”tegas Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.Menurut Seskab, pembangunan infrastruktur di Papua, membuahkan hasil dan berdampak pada penurunan harga BBM yang sangat drastis.“Dan juga tol laut, alhamdulillah juga bisa mulai menekan biaya logistik di laut, walaupun harga itu belum turun seperti yang diharapkan. Tetapi sudah mulai turun sekitar 20 persen,” tambah Mas Pram.Terkait keterbatasan budget untuk infrastruktur, dalam Sidang Kabinet yang terakhir, disampaikan Seskab, Presiden Joko Widodo telah meminta tambahan 100 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.