Jokowi Dinilai Abaikan Persoalan Integritas dalam Pelantikan Menteri dan Wamen ESDM

Herman - Sabtu, 15 Oktober 2016 11:10 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/berita/dir102016/8146_Jokowi-Dinilai-Abaikan-Persoalan-Integritas-dalam-Pelantikan-Menteri-dan-Wamen-ESDM.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
beritasumut.com/ist

Beritasumut.com-Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menilai pelantikan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Archandra Tahar sebagai Wamen ESDM, bukti bahwa Jokowi gunakan hak prerogatifnya sebagai presiden namun mengabaikan persoalan integritas dan komitmen terhadap penguatan sistem di sektor ESDM."Kita semua terkejut penunjukan Jonan sebagai Menteri ESDM, bersamaan dengan itu lebih terkejut lagi dengan pengangkatan Archandra Tahar sebagai Wamen. Hak prerogatif presiden digunakan dengan mengabaikan integritas dan kehendak publik,” ucap Rofi Munawar di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).Rofi menjelaskan hal itu sebab, perbaikan sektor ESDM selama ini harus dilakukan berbasis penguatan sistem dan integritas. Hal ini menjadi bertolak belakang ketika Archandra ditunjuk sebagai Wamen ESDM yang menegaskan bahwa persoalan energi nasional menjadi hanya dapat diselesaikan pada sosok figur atau personal, bukan sistem."Waktu dua bulan sebenarnya lebih dari cukup memilih profil Menteri dan Wamen ESDM yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan di sektor migas. Tetapi, dengan apa yang menjadi keputusan Presiden hari ini  berpotensi menjadi preseden buruk di masa yang akan datang dalam proses penujukan pejabat negara," tegas Rofi.Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, seharusnya kompetensi seseorang secara wajar berbanding lurus dengan integritas dan kredibilitasnya. Namun hal itu menjadi persoalan jika penunjukan pejabat negara hanya mengandalkan kemampuan yang belum teruji, padahal di sisi lain juga punya cacat dalam proses dan pernah melanggar konstitusi."Hak yang melekat pada Presiden harus berbanding lurus dengan tanggung jawab yang besar. bukankah inti revolusi mental adalah itu?” tanya Rofi.Setidaknya saat ini ada tiga persoalan besar sektor ESDM yang harus menjadi prioritas. Pertama, mendukung DPR yang ingin segera menuntaskan dua Undang-Undang (UU) prioritas yaitu UU mineral dan batubara dan UU minyak dan gas. Kedua, perkembangan renegoisasi kontrak yang stagnan, terlebih dengan keputusan pemerintah yang  memperpanjang proses relaksasi minerba dan smelter. Terakhir, program - program energi pro rakyat yang hingga saat ini belum nampak.Sebagai informasi, Archandra Tahar, sebelumnya dicopot dari jabatan sebagai Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016, sesudah terungkap bahwa dirinya memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun Menteri ESDM ignatius Jonan terkena reshuffle dari Menteri Perhubungan. Namun, keduanya telah dilantik oleh Presiden yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016) siang.(rel)


Tag:

Berita Terkait

Politik & Pemerintahan

Presiden Jokowi Lantik Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM, Archandra Wakil Menteri

Politik & Pemerintahan

Presiden Jokowi Pastikan Menteri ESDM dari Kalangan Profesional

Politik & Pemerintahan

Kemungkinan Arcandra Jadi Menteri Lagi, Presiden Jokowi: Saya Akan Melihat Dulu

Politik & Pemerintahan

Ini Kata Presiden Jokowi Soal Status WNI Arcandra Tahar dan Budi Gunawan Sebagai Calon Kepala BIN

Politik & Pemerintahan

Belum Adanya Menteri ESDM Definitif Berpotensi Hambat Pembahasan RAPBN 2017

Politik & Pemerintahan

Hendrik Sitompul: Indonesia Menghadapi Ancaman Serius