Beritasumut.com-Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berupaya menekan anggaran Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) yang diajukan KPU Sumut dan Bawaslu Sumut sebesar Rp1,2 triliun. Bahkan Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi menyakini kalau anggaran tersebut bisa terkoreksi hingga Rp 400 miliar. “Saat ini ada tim yang akan membahas hal itu. Artinya baik KPU dan Bawaslu tentu ada dasarnya kenapa mereka mengusulkan anggaran yang terlalu besar. Makanya nanti dibicarakan mana anggaran yang dapat direalisasikan dan mana yang tidak bisa direalisasikan,” ujar Gubsu, Jumat (07/10/2016). Disinggung soal berapa besar anggaran yang dapat direaliasikan dan berapa besar sharing anggaran yang dilakukan dengan 8 kabupaten/kota yang juga menggelar Pilkada serentak, Gubsu mengatakan hal itu bisa ditanyakan langsung dengan Sekda.“Kalau untuk detailnya silahkan ditanya langsung sama Sekda ya,” ujarnya. Sementara itu, Sekdaprovsu, Hasban Ritonga mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan inventarisir anggaran terutama anggaran untuk kegiatan, artinya kalau ada anggaran yang sama maka harus dianggarkan dari sumber yang sama. “Ini yang coba kita kompilasi, contohnya anggaran untuk sosialisasi yang sama maka akan kami tanggulangi satu sumber dan kabupaten/kota juga harus setuju, di sinilah yang kita sharing anggarannya, karena kalau dua sumber yang menampungnya bisa jadi temuan,” ujar Hasban. Dijelaskan Hasban, untuk anggaran ini tentunya kedua belah pihak baik Pemprov Sumut dan 8 kabupaten/kota akan bertanggungjawab bersama-sama. Tak hanya mengoreksi kegiatan, Hasban juga mengatakan Pemprov Sumut akan melakukan koreksi terhadap nilai nominal yang diusulkan. “Jadi selain koreksi kegiatan, maka akan kita lakukan koreksi nominal, jadi bisa kita tekan perkiraan sampai Rp400 miliar,” terang Hasban. Untuk selanjutnya, Pemprov Sumut akan tetap melakukan verifikasi anggaran pilgubsu yang diusulkan oleh KPU Sumut dan Bawaslu Sumut. “Nanti akan kita lakukan verifikasi lagi secara bersama antar instansi yakni Kesbangpolinmas, DPRD Sumut juga BPKP Sumut agar anggaran nantinya seusai dengan aturan,” pungkas Hasban. (BS03)