Beritasumut.com-Gratifikasi dalam pengurusan ijin di Kota Medan dan sejumlah Kabupaten lainnya di Indonesia dinilai sudah tahap kritis. Seperti halnya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Oleh karenanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewarning agar Dinas TRTB Kota Medan tidak melakukan pembiaran dan mengambil tindakan tegas terhadap bangunan-bangunan yang terbukti melanggar aturan. Karena dikhawatirkan pembiaran ini rentan dengan adanya praktek suap dan gratifikasi. "Ini adalah area paling kritis. Bahkan laporan maraknya gratifikasi dalam pengurusan perizinan dan IMB sangat banyak laporannya masuk ke KPK. Walaupun angkanya bervariasi. Jadi ini sangat dirasakan masyarakat setiap hari. Makanya KPK akan menyelesaikan dan mengawasi ini kedepan," ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan disela-sela Penandatanganan Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi bersama Pemprov Sumut dan Kabupaten Kota se-Sumut di Aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (07/09/2016).Dia mengatakan, masalah penerbitan surat perizinan, dan khususnya penerbitan IMB menjadi masalah utama masyarakat saat ini. Karena masalah perizinan ini langsung menyentuh masyarakat. "Untuk itu kami sangat serius terhadap masalah perizinan ini. Karena masalah perizinan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Makanya Desember mendatangkan kita luncurkan yang namanya 'Jaga Perizinan'. KPK akan memantau masalah pengurusan izin ini, sekaligus ini nanti menjadi laporan bagi KPK. Jika ada oknum pegawai yang masih berani bermain dalam pengurusan izin ini, kita akan tindaklanjuti," paparnya.Sebelumnya, Taufik Hasibuan, warga sekitar Komplek Griya Riatur Indah memprotes terhadap bangunan di Jalan Katelia K-102 yang hingga saat ini masih dibiarkan terus melanggar aturan. Bahkan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Medan dinilai pilih kasih dalam menindak bangunan yang bermasalah di Medan. Pasalnya, hingga saat ini satu unit bangunan di Jalan Katelia K-102, Komplek Griya Riatur Indah, Medan Helvetia yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) bagian belakang dan roilen tak juga dibongkar. Padahal, sebelumnya Dinas TRTB Medan sudah dua kali melakukan peringatan dengan mengetuk cantik bangunan tersebut.Hal yang sama juga disampaikan warga Kota Medan lainnya, Winata Prawira Japardi. Warga Jalan Singosari No.7 Kel. Sei Rengas Permata Kec. Medan Area Kota Medan ini tertipu karena membeli rumah yang bangunannya menyalahi aturan. Bagunan yang dibelinya tersebut telah melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) bagian belakang dan roilen di Jalan IAIN Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur. Akibatnya dirinya mengalami kerugian Rp 1,9 miliar. "Makanya saya sudah mengadukan masalah ini ke Polresta Medan dengan dugaan penipuan. Dengan pengaduan Nomor : LP/2223/K/VIII/2015/Resta Medan, tanggal 19-08-2015," katanya.Wakil Walikota Medan Ir Ahyar Nasution MSi usai mengikuti acara bersama KPK di kantor Gubsu mengatakan, kalau standar pengurusan izin, termasuk masalah IMB di Pemko Medan sudah mempuyai standart ISO9000. "Jadi standart itu adalah standart internasional. Kalau masih ada terjadi pelanggaran yang ditemukan dilapangan, itu tanggungjawab Kadis TRTB Medan. Pemko Medan sudah menyarankan supaya para SKPD untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada yang main-main itu urusan masing-masing," terang Wakil Walikota.(BS03)