Beritasumut.com-Penundaan Dana Alokasi Umum yang dilakukan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp 72 Milyar lebih per bulan mulai September hingga Desember menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan politisi. Hal ini diperkuat dengan adanya pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke daerah sebesar 10 persen dari Rp 152 Miliar atau sekitar Rp 15 Milyar. Terkait adanya rencana Gubernur Sumut, H Tengku Erry Nuradi untukl menghemat pengeluaran anggaran belanja rutin, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut HM Hanafiah Harahap mengatakan hal tersebut cukup baik dan positif di tengah kondisi keuangan yang tidak begitu sehat. "Ya kalau memang itu rencananya, kita tentu menyambut positif. Tetapi untuk materinya, kita akan bahas dulu di Banggar setelah materi rancangan P-APBD Sumut 2016 kita terima," jelas Hanafiah yang menyebutkan tahap awal pembahasannya dimulai dari penyampaian Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Jum'at (02/09/2016). Menurutnya, dalam hal penghematan anggaran tersebut, antara eksekutif dengan legislatif harus satu pandangan yang sejalan. Sehingga jika dilakukan pengurangan untuk belanja rutin di Pemerintah Provinsi (Pemprov), tidak menjadi persoalan dan perdebatan antara kedua lembaga penyelenggara pemerintah ini. "Yang terpenting sebenarnya, bagaimana Pemprov mengambil langkah diluar kebiasaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," sebut Hanafiah. Begitupun, Hanafiah menilai bahwa dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang selama ini sering muncul dalam jumlah besar, membuat Pemprov diduga tidak merencanakan program pembangunan dengan baik dan matang. "Mereka kan sudah seharusnya memahami penyusunan anggaran (APBD). Tetapi dengan besarnya jumlah Silpa yang muncul dalam dua tahun terakhir, seperti ada kesengajaan membuat SiLPA dalam jumlah besar," katanya. Anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Golkar ini menganggap kemunculan Silpa di akhir tahun masa anggaran, sangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan prestasi atau surplus APBD. "Ingat ya, SiLPA itu bukan prestasi. Bahkan saya menduga seperti diciptakan ini (Silpa) sejak awal penyusunan anggaran. Jadi semakin kecil Silpa, semakin realistis penyusunan anggaran. Kalau surplus beda lagi, itu pendapatan diluar rencana," pungkasnya. (BS03)