Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Erry Nuradi mengaku bersama Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sering mendapat teguran dari pemerintah pusat terkait adanya pembakaran lahan. "Kami sering di tegur menteri Lingkungan Hidup dengan tembusan ke Presiden dan Kapolri, bahwa di Sumut dan Riau masih banyak terjadi hot spot. Mudah-mudaan bukan anggota GAPKI, tapi hotspot masih banyak. Saya berharap ini menjadi tugas bersama menjaga lingkungan. Karena isu yang menjadi perhatian internasional adalah masalh lingkungan,” ujar Erry Erry di acara Pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) di Santika Dyandra Hotel, Medan, Kamis (01/09/2016). Dikatakan Erry dari 1,4 juta ha areal perkebunan sawit yang tersebar di 21 kabupaten, sebanyak 600 ribu ha lahan perkebunan sawit tergabung dalam GAPKI. Dari sisi perekonomian, kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis, kontribusi ekspor minyak sawit dan turunannya menyumbang sekitar 50 persen lebih dari total ekspor Sumut. Begitu pun, Erry meminta perusahaan yang tergabung dalam GAPKI tidak melakukan pembakaran lahan. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat Joko Supriono mengatakan pihaknya sering menghadapi tekanan karena masalah kebakaran yang masih terjadi. “Belajar dari pengalaman, selalu saja industri sawit yang menjadi pihak yang disalahkan. Saya ingin ucapkan terima kasih, karena hingga hari ini, saya pantau belum ada satu pun perusahaan kelapa sawit anggota GAPKI yang mengalami masalah kebakaran,” ujar Joko. Meski demikian, menurutnya hal itu tidak cukup. Anggota GAPKI juga perlu selalu waspada dan melakukan upaya pencegahan. “Tidak membakar saja tidak cukup, kalau terjadi kebakaran di sekitar kebun, tetap kita yang disalahkan. Sebisa mungkin proaktif menjaga dan memadamkan kebakaran di sekitar kita,” tegasnya. Joko juga mengungkapkan, dirinya senang karena tahun ini isu menyalahkan kebun sawit sudah mulai berkurang. Termasuk majalah singapura, Street Times yang merilis bahwa 60% kebakaran hutan terjadi di luar konsesi perusahaan. Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno SH mengatakan sering terjadi kebakaran lahan di perkebunan sawit yang menyebabkan kerugian. “Asap merugikan dan dikomplain negara lain. Pemadaman api biayanya mahal sekali. Belum lagi kerugian penyakit, sampai Bandara yang tidak bisa beroperasional, sekolah terpaksa diliburkan dan bencana lainnya,” jelasnya. (BS03)