Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sudah dipegangnya. Secara prinsip Presiden setuju dengan RPP tersebut.“Sudah di tangan saya, sudah di tangan saya yang berkaitan dengan ini, 100% sudah setuju yang berkaitan dengan hak keuangan, sudah,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Kerja Nasional I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), di Hall C2 Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/08/2016).Presiden menjelaskan, RPP tersebut mengatur mengenai kemampuan keuangan daerah sebagai dasar perhitungan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan sudah disetujuinya.Demikian juga dengan pengaturan tunjangan komunikasi intensif, pengaturan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, pengaturan jaminan kesehatan, termasuk dana operasional, pengaturan untuk belanja sekretariat fraksi, dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD sudah ia setujui.“Ini sudah rampung. Sekarang problemnya adalah tidak bisa ini kita keluarkan sekarang, ini hanya timing. Kita kan baru memotong anggaran, baru mengetatkan ikat pinggang, ini saya keluarkan, ini hanya masalah timing,” jelas Presiden Jokowi.Untuk itu, Presiden minta diberi waktu. Presiden menegaskan, bahwa kini dirinya hanya mencari timing. “Begitu sudah saya nomori, ini kan tinggal nomori saja, Setneg menomori, saya akan telepon langsung Bapak Haji Lukman Said (Ketua ADKASI, red),” ujarnya, seperti dilansir setkab.go.id.Presiden meminta para anggota dan pimpinan DPRD untuk menunggu dalam waktu dekat, tidak pada posisi saat ini. “Saya harapkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara maklum. Tapi bahwa sudah semua disetujui, iya. Tapi kita juga sudah minta semuanya memakai perasaan. Ada sense di sini. Tapi yang jelas tidak menginjak tahun depan,” tegas Presiden seraya mengemukakan bahwa dirinya mengetahui sudah 12 – 13 tahun RPP Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD itu disiapkan.Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Ketua ADKASI Lukman Said.(BS01)