Beritasumut.com-Kepengurusan organisasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba dikabarkan telah dibentuk, namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa-siapa orang yang duduk dalam kepengurusan tersebut. Berhembus kabar, ketua yang menjabat di Badan Otorita malah itu bukan berasal dari masyarakat Batak. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Utara (Sumut), E Marbun mengaku kalau sampai saat ini susunan pengurusan organanisasi badan otorita Danau Toba masih belum mereka terima. Begitu E Marbun juga mengakui kalau sudah ada penetapan terkait nama-nama pengurusnya. "Katanya memang sudah, tapi belum kita terima. Ya kita tunggu sajalah," kata Marbun. Saat disinggung soal kabar kalau ketua Badan Otorita bukan dari masyarakat batak, Marbun tidak membantahnya. Hanya saja dia mengaku tidak mengetahui soal kebenarannya. "Informasinya memang seperti itu. Ada pertimbangan menempatkan profesional di luar orang batak untuk meminimalisir adanya kesenjangan dan kecemburuan antar sesama orang batak nantinya. Kalau untuk wakil bisa saja nanti dari orang batak," ujarnya. Sebelumnya Menteri Pariwisata Arief Yahya saat dijumpai saat pergelaran Karnaval Pesta Kemerdekaan Pesona Danau Toba beberapa hari lalu mengatakan kalau kepengurusan organisasi Badan Otorita Danau Toba sudah terbentuk. "Sudah ditetapkan strukturnya. Kalau oranya enggak usah dulu ya. Itu organisasi biasa kok," tegas Arif. Dikatakan Arif kewenangan Badan otorita nantinya hanya di kawasan yang ditetapkan saja. "Badan Otorita hanya mengelola dilahan 500 hektar saja. Saat ini baru ditetapkan tanahnya. Kita sedang membuat master plane untuk daerah 500 hektar dan sekelilingnya," pungkasnya. (BS03)