Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akui akan mengevaluasi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprovsu yang dinilai tidak berkontribusi untuk pendapatan daerah. Seperti halnya empat dari delapan BUMD tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2015 lalu. "Sebenarnya kami sudah rapat tentang itu, akan dievaluasi. Tapi ini tidak bisa sendiri, harus bersama DPRD Sumut. Apakah akan kita suntik dengan penyertaan modal, atau juga apakah bisa nanti kita akan kerja sama dengan pihak ketiga. Ya, ke depan kalau memang tidak ada peluang untuk Pemprovsu ya bisa saja ditutup," ujar Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut, Hasban Ritonga kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Selasa (02/08/2016). Terkait tudingan kalau BUMD dijadikan tempat titipan pegawai atau pun sebagai balas budi kepada pejabat yang ditempatkan dibantah Hasban. Menurut Hasban meskipun indiksi tersebut bisa saja ada namun hal itu tidak bisa menjadi pembenaran. "Artinya tidak semuanya betul kalaupun indikasi itu ada. Buktinya dari Bank Sumut kita dapat keuntungan Rp 200an milyar, PD Perkebunan Rp 15 milyar di tahun berjalan ini. Tahun sebelumnya Rp 20 milyar. PDAM Tirtanadi sudah sekitar 75 persen cakupan pelayanan. Mungkin satu dua tahun ke depan sudah bisa 80 persen dan tentu sekali kita dapat lumayan," ujar Sekda Pemprov sumut ini. Seperti diketahui saat ini hanya empat BUMD yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2015. Keempat BUMD tersebut adalah PD Perkebunan dengan realisasi pendapatan senilai Rp.15 miliar (75 persen dari target), PT KIM dengan realisasi pendapatan senilai Rp 936.233.263 (100 persen dari target), PT.Bank Sumut dengan realisasi pendapatan senilai Rp 234.104.957.294 (100 persen dari target) dan PT.Asuransi Bangun Askrida dengan realisasi pendapatan senilai Rp 199.712.725. Sedangkan empat BUMD lainnya, yakni PDAM Tirtanadi, PT Dhirga Surya Sumatra Utara, PD Aneka Industri dan Jasa, serta PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatera Utara belum berkontribusi dalam pendapatan daerah. (BS03)