beritasumut.com- Perum Damri berharap subsidi untuk layanan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan DAMRI di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) tidak terdampak pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Direktur Utama Perum DAMRI Setia N Milatia Moemin mengatakan layanan perintis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3T. Pasalnya selama ini, perusahaan transportasi yang melayani wilayah tersebut hanya DAMRI.
"Dan kami memang adalah satu-satunya yang bisa memfasilitasi mobilitas mereka. Kami tetap berharap sampai hari ini agar efisiensi tidak terjadi di 3T," kata Setia di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).
Berdasarkan paparan yang disampaikannya, saat ini DAMRI mengoperasikan 273 bus. Jika subsidi angkutan perintis terdampak efisiensi anggaran Kemenhub, maka dampaknya akan sangat berat dirasakan oleh masyarakat di wilayah 3T.
"Kalau DAMRI tidak beroperasi dari distrik ke distrik di Papua, dan pulau terpencil lainnya. Itu bisa dibilang guru dan muridnya tidak bisa ke sekolah. Jadi memang mobilitasnya berhenti. Ini yang kami harapkan pemerintah untuk memberikan banyak perhatian," katanya.
Sebelumnya, anggaran Kemenhub 2025 disepakati menjadi sebesar Rp 17,73 triliun. Hal ini disepakati usai rekonstruksi efisiensi, sehingga anggaran Kemenhub dipangkas Rp 13,73 triliun.
Kemenhub memastikan transportasi publik dan subsidi angkutan perintis tetap menjadi perhatian utama di tengah efesiensi anggaran pemerintah. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, penghematan anggaran di kementeriannya akan dilakukan secara cermat, hati-hati, dan selektif.
"Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh," kata Dudy dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/2/2025).
Dudy menjelaskan subsidi transportasi publik dan angkutan perintis akan tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.(dtc)