beritasumut.com - Hubungan bilateral Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok telah berlangsung selama 71 tahun. Jika dibandingkan dengan dengan pemerintahan sebelumnya, kerja sama antar dua negara meningkat signifikan di era Presiden Joko Widodo.“Kerja sama RI-Tiongkok di era Gus Dur dan Susilo Bambang Yudhoyono stabil dan baik. Tapi di era Jokowi jelas lebih meningkat,†ujar Direktur Institute for Global and Strategic Studies Universitas Islam Indonesia, Zulfikar Rakhmat PhD dalam diskusi publik virtual, Kamis (29/07/2021) sore. Diskusi bertajuk "Hubungan Indonesia - Tiongkok: Potensi dan Tantangan Tata Kelola Dunia dalam Masa dan Pasca Pandemi" merupakan kerja sama Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD), Universitas Paramadina, dan Institute for Global and Strategic Studies, Universitas Islam Indonesia. Selain Zulfikar Rakhmat PhD, turut hadir juga sebagai pembicara Direktur PGSD Dr Phil Shiskha Prabawaningtyas dan Koordinator Paramadina Digital Diplomacy Study Club Bimantoro Kushari MSos.Dalam kegiatan ini, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) yang juga merupakan dosen PGSD, Anton Aliabbas bertindak sebagai moderator. Dan acara ini dibuka langsung Rektor Universitas Paramadina Prof Dr Didik J Rachbini.Zulfikar mengatakan di sektor ekonomi, kedua negara telah menyetujui penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan RI-Tiongkok sehingga tidak perlu menggunakan dolar Amerika Serikat. Indonesia direncanakan menjadi regional hub untuk urusan vaksin yang diproduksi Tiongkok. Selain itu, negeri tirai bambu ini juga memiliki hubungan langsung dengan sejumlah provinsi di Indonesia. Mereka antara lain Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. “Karena itu, Indonesia harus mengimbangi hubungan bilateral ini agar tidak timpang,†jelas Zulfikar yang juga ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini. Dirinya mengingatkan ada sejumlah risiko apabila Indonesia terlalu bergantung pada Tiongkok. Untuk urusan ekonomi, kebijakan devaluasi mata uang Tiongkok dapat merugikan perekonomian Indonesia. Sebab, kebijakan tersebut menyebabkan produk Tiongkok lebih murah dan produk lokal menjadi sulit berkompetisi. Akibatnya, nilai impor Indonesia dari Tiongkok dapat melonjak tajam. “Jika tidak ada negosiasi antara Indonesia dan Tiongkok maka kondisi ini dapat mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain termasuk Amerika Serikat,†urai Zulfikar. [br] Shiskha menambahkan peluang Indonesia untuk meninjau kualitas hubungan bilateral dengan Tiongkok besar. Sebab, posisi geografis Indonesia yang strategis merupakan salah satu nilai tambah yang diperhitungkan Tiongkok. Sekalipun, Tiongkok saat ini telah hadir sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan militer yang diperhitungkan di kawasan. “Jangan kita merasa bahwa yang lebih butuh adalah Indonesia saja. Sebab letak geografis kita sangat strategis. Jadi, mau tidak mau pemerintah memang harus mencari format bagaimana meningkatkan posisi tawar kita,†beber dia.Dirinya menjelaskan hubungan Indonesia-Tiongkok yang terjalin sangat kompleks. Belum lagi, ekspresi anti-China kerap mewarnai politik domestik nusantara. Karena itu, menurut dia, kondisi ini akan ikut menentukan posisi tawar Indonesia di mata Tiongkok. “Pemerintah butuh mencari formulasi bagaimana menyiasati kompleksitas pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia,†tandasnya.Sementara Bimantoro mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat dalam menjalankan hubungan dengan Tiongkok. Sebab, negeri tersebut memiliki strategi spesifik terkait aktor dan isu strategis yang terkait. “Pemerintah semestinya memahami bahwa setiap isu terkait Tiongkok memiliki aktor yang berbeda-beda. Pemetaan terhadap aktor Tiongkok akan krusial dalam menentukan apakah pendekatan yang dilakukan kita efektif atau tidak,†tegas Bimantoro.(rel)