Beritasumut.com-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani melaporkan rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin VIII dan perkembangan terkini terkait program vaksinasi gotong royong kepada Presiden RI, Joko Widodo di Istana Bogor.“Presiden mengatakan akan hadir secara langsung pada MUNAS VIII yang akan diselenggarakan secara hybrid. Beliau menyarankan untuk dilaksanakan pada minggu pertama Juni 2021 di Bali, di tempat yang terbuka," ungkap Rosan dilansir dari laman kadin, Selasa (20/04/2021).
Baca Juga : Inisiasi Semangat Kolaborasi Aktif KADIN dan Bupati Samosir
Dipilihnya Bali sebagai tempat pelaksanaan Munas dinilai sebagai bentuk dukungan untuk bangkitnya perekonomian Bali yang sektor pariwisatanya terdampak signifikan selama pandemi.Caketum terpilih diharapkan dapat memperkuat fungsi dan peranan Kadin sebagai mitra Pemerintah dan dapat membantu memperkuat perekonomian Indonesia. “Presiden juga menyampaikan dalam pemilihan Caketum, Pemerintah dalam posisi netral. Beliau berharap agar kompetisi dapat berjalan secara sehat dan akan mendukung siapapun Ketua Umum yang terpilih nantinya dan siapapun yang menang harus saling merangkul kembali," jelasnya.[br] Selain melaporkan mengenai rencana Munas, Ketua Umum Kadin Indonesia juga melaporkan perkembangan pendataan program Vaksinasi Gotong Royong yang dibuka sejak 28 Januari 2021 hingga 10 April 2021, di mana tercatat sebanyak 17.387 Perusahaan telah mendaftar dengan 8,6 juta orang sasaran vaksinasi.Rosan mengatakan, vaksin yang akan digunakan adalah Sinopharm dan Sputnik. Sementara pelaksanaan vaksinasinya diharapkan akan dilakukan pada minggu ketiga Mei 2021.Dalam kesempatan itu, lanjut dia, Presiden juga menyampaikan harapannya agar vaksinasi dapat segera dilakukan sehingga meningkatkan kepercayaan bagi para pekerja dan rasa aman sehingga diharapkan produktivitas dapat kembali normal. Dikatakan Rosan, selain pelaksanaan Munas dan program vaksinasi gotong royong, pertemuan juga mendiskusikan perkembangan ekonomi dan target perekonomian yang ditetapkan Pemerintah.(BS09)